Nias, Detik kriminal – 23 Februari 2026 — Genap satu tahun kepemimpinan Ya’atulo Gulo sebagai Bupati Nias sejak 20 Februari 2025. Di tengah refleksi satu tahun masa jabatan, kritik terhadap kinerja pemerintah daerah mulai mengemuka. Salah satunya datang dari Agus Berkat Lombu, Wakil Ketua Bidang Sosial dan Bencana Badan Komando Daerah Tenaga Penggerak Ketahanan Desa (BKD TPKD) Sumatera Utara.
Agus, yang juga putra daerah Kabupaten Nias, menyampaikan pandangan kritis terhadap jalannya pemerintahan selama 365 hari terakhir. Ia menilai, harapan besar masyarakat yang mengantar kemenangan telak pada Pilkada November 2024 dengan perolehan suara 79,66 %, belum sepenuhnya terjawab dalam bentuk perubahan nyata di lapangan.
“Pertanyaannya sederhana: sudahkah perubahan itu dirasakan masyarakat hingga ke desa-desa, atau masih sebatas narasi di ruang publik dan media sosial?” ujarnya.
*Infrastruktur: Janji Lama yang Belum Tuntas*
Salah satu fokus utama pemerintahan adalah percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan. Namun, Agus menilai kondisi di lapangan masih jauh dari harapan. Sejumlah wilayah, termasuk pusat pendidikan seperti SD, SMP, hingga SMA/SMK, disebut masih memiliki akses terbatas.
Di beberapa kecamatan, jalan rusak menjadi kendala klasik. Saat musim hujan, akses berubah menjadi berlumpur, sementara musim kemarau menghadirkan debu tebal. Minimnya jembatan penghubung juga menghambat mobilitas warga, bahkan melumpuhkan aktivitas ekonomi desa saat cuaca ekstrem. Tanpa konektivitas memadai, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dinilai sulit terealisasi.
*Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi*
Di sektor pelayanan publik, Agus menyoroti kebutuhan reformasi birokrasi yang lebih substansial. Meski pemerintah mulai mendorong digitalisasi layanan, efektivitasnya di tingkat akar rumput masih kerap dikeluhkan masyarakat.
Ia juga menyinggung dinamika mutasi jabatan yang dinilai sarat nuansa politis. Menurutnya, reformasi birokrasi tidak cukup dengan pergeseran posisi, melainkan harus menitikberatkan pada kompetensi dan transparansi pelayanan publik.
*Kemiskinan dan Kesejahteraan Petani*
Sebagai wilayah dengan potensi agraris yang besar, Nias dinilai belum maksimal dalam mengangkat kesejahteraan petani. Fluktuasi harga komoditas dan minimnya dukungan teknologi pertanian menjadi indikator lemahnya perlindungan ekonomi bagi masyarakat.
Agus menyoroti belum adanya program pemberdayaan petani yang terstruktur, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung distribusi hasil panen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 yang mencatat angka kemiskinan 14,51 % disebut sebagai alarm serius bagi pemerintah daerah.
*Pendidikan dan Kesehatan Masih Menjadi PR*
Di sektor pendidikan dan kesehatan, tantangan pemerataan layanan masih membayangi. Fasilitas pendidikan di desa terpencil disebut belum layak, sementara akses layanan kesehatan berkualitas belum merata.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembangunan sumber daya manusia masih membutuhkan perhatian lebih, terutama di wilayah pedalaman yang selama ini tertinggal.
*Momentum Evaluasi Tahun Pertama*
Agus menilai satu tahun kepemimpinan seharusnya cukup untuk meletakkan fondasi transformasi, bukan sekadar melanjutkan rutinitas anggaran. Ia menekankan bahwa masyarakat membutuhkan aksi nyata, bukan sekadar retorika.
“Retorika sudah cukup, sekarang saatnya eksekusi. Rakyat Kabupaten Nias tidak butuh pemimpin yang hanya pandai berpose di depan kamera, tetapi pemimpin yang berani turun langsung menyelesaikan masalah nyata,” tegasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk menafikan upaya pemerintah yang telah berjalan. Sebagai bagian dari masyarakat dan putra daerah, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan pentingnya kontrol terhadap kekuasaan.
Menurutnya, tanpa evaluasi yang jujur, satu tahun pertama kepemimpinan berpotensi dikenang sebagai periode yang minim terobosan. Ia pun mendorong Bupati Nias untuk segera keluar dari zona nyaman seremonial dan mempercepat kerja nyata di lapangan.
“Waktu terus berjalan, dan kepercayaan masyarakat bukanlah cek kosong. Tahun pertama harus menjadi pijakan perubahan, bukan tahun yang hilang,” pungkasnya.
