Menu

Mode Gelap
 

News

Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Simulasi Pelayanan Unjuk Rasa Polri sebagai Langkah Awal yang Baik, Al Araf: “Massa harus diperlakukan sebagai kawan, bukan musuh”

badge-check


					Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Simulasi Pelayanan Unjuk Rasa Polri sebagai Langkah Awal yang Baik, Al Araf: “Massa harus diperlakukan sebagai kawan, bukan musuh” Perbesar

Jakarta, Detik Kriminal — Simulasi terbaru Polri dalam penanganan massa unjuk rasa yang menekankan pola pelayanan dinilai sebagai langkah awal yang positif dalam perubahan paradigma kepolisian Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Al Araf, Ketua Badan Sentra Inisiatif dan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Sektor Keamanan, usai menyaksikan langsung peragaan di Apel Kasatwil 2025, Rabu (26/11).

Menurutnya, upaya Polri untuk beralih dari pendekatan pengamanan menuju pelayanan merupakan transformasi penting yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan praktik kepolisian modern di berbagai negara.

“Hari ini saya melihat polisi mencoba simulasi baru dalam penanganan massa, dari pola pengamanan menuju pelayanan. Secara prinsip, ini langkah yang baik karena penanganan massa harus dipandang sebagai bentuk layanan, bukan sekadar pengamanan,” ujar Al Araf.

Ia menegaskan bahwa citra kepolisian sangat dipengaruhi oleh bagaimana aparat menangani demonstrasi. Oleh karena itu, pendekatan persuasif harus menjadi prioritas.

“Wajah kepolisian sangat ditentukan dari bagaimana polisi bisa menangani demonstrasi dengan baik. Tidak hanya di Indonesia, di banyak negara hal ini menjadi penting—bagaimana penanganan massa dilakukan secara persuasif, tidak represif, dan lebih kondusif,” jelasnya.

Al Araf juga menyoroti bahwa meskipun simulasi ini merupakan langkah maju, perubahan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk dalam sistem pendidikan, kurikulum pelatihan, serta pembaruan regulasi internal Polri.

“Ini hal yang baik dalam proses perbaikan simulasi, meski tetap harus diikuti dengan perbaikan di tingkat pendidikan dan pelatihan. Pembaruan protap dan Perkap Polri harus menyesuaikan dengan prinsip HAM dan Code of Conduct PBB terkait penanganan massa,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia menekankan perlunya perubahan paradigma fundamental dalam tubuh Polri.

“Polri harus mulai menganggap demonstrasi sebagai ‘demonstration friendship’—bagaimana massa itu dipandang sebagai kawan, bukan musuh. Pendekatan yang lebih humanis dan persuasif harus jadi standar. Simulasi ini baru salah satu bagian dari proses panjang tersebut,” tegas Al Araf.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa perjalanan menuju praktik pengamanan massa yang sepenuhnya persuasif masih panjang, namun langkah awal yang ditunjukkan Polri patut diapresiasi.

“Tentu prosesnya masih panjang untuk benar-benar menghadirkan penanganan massa yang lebih baik dan persuasif. Tapi sebagai langkah awal, ini patut diapresiasi,” pungkasnya.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

BRI KC Cibubur Serahkan Bantuan Ambulans untuk Yayasan Al-Atholillah Kota Wisata

12 Mei 2026 - 13:02 WIB

Kelompok Tani Leuweung Hideung Banding, Tidak Terima Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat

12 Mei 2026 - 11:26 WIB

Penumpukan Sampah Hampir Sebulan di Kelurahan Cengkareng Barat Dikeluhkan Warga, Koordinasi RT dan RW Jadi Sorotan

12 Mei 2026 - 08:52 WIB

Alvino: Hilirisasi Bukan Lagi Pilihan, Tapi Keharusan bagi Peternak Rakyat

8 Mei 2026 - 13:45 WIB

Jembatan Garuda Resmi Dibuka, RW 12 Pesanggrahan Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden dan TNI AD

8 Mei 2026 - 11:08 WIB

Trending di News