YALIMO, PAPUA PEGUNUNGAN, Detik kriminal — Kondisi sejumlah kantor pemerintahan di Kecamatan Benawa, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, dinilai memprihatinkan dan tidak mencerminkan pelayanan publik yang layak. Warga menilai Pemerintah Kabupaten Yalimo belum menunjukkan keseriusan dalam membenahi infrastruktur pemerintahan, meski daerah tersebut menerima Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Beberapa bangunan vital seperti Kantor Distrik, Kantor Kecamatan, serta kantor-kantor pelayanan pemerintah dilaporkan mengalami kerusakan dan belum mendapatkan perhatian perbaikan.
Padahal, fasilitas tersebut menjadi pusat pelayanan administrasi dan roda pemerintahan bagi masyarakat setempat.
Aktivis Pemuda Yalimo sekaligus tokoh masyarakat, Gernius Sonyap, menilai Bupati Yalimo terkesan diam dan tidak responsif terhadap kondisi tersebut.
“Perbaikan kantor distrik dan kantor kecamatan seharusnya menjadi prioritas utama. Namun hingga kini belum terlihat langkah konkret. Bupati terkesan diam terhadap persoalan pembangunan di Benawa,” ujar Gernius, Senin (27/1).
Menurutnya, kondisi kantor pemerintahan yang tidak layak berdampak langsung pada kinerja aparatur serta kualitas pelayanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, pelayanan pendidikan, hingga pelaksanaan program pembangunan desa.
Selain persoalan fasilitas pemerintahan, Gernius juga menyoroti belum terealisasinya sejumlah program penting, seperti Listrik Desa Key, pembangunan Jembatan Desa Kukdomol, serta pengembangan sektor pertanian di Desa Wermas. Ia menilai mandeknya pembangunan tersebut menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.
Gernius menegaskan, Kabupaten Yalimo menerima Dana Otonomi Khusus yang seharusnya dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.
“Dana Otsus itu ada, tetapi seakan-akan dibiarkan. Jika masyarakat tidak bersuara, pemerintah terlihat diam saja. Ini yang menjadi kekecewaan warga,” tegasnya.
Warga Kecamatan Benawa berharap Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan serta pemerintah pusat segera turun tangan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Yalimo, khususnya terkait pemanfaatan Dana Otsus dan pemerataan pembangunan.
“Kalau kondisi ini terus dibiarkan dan bupati tetap diam, pelayanan publik akan terganggu dan rakyat yang paling dirugikan,” pungkas Gernius.
