JAKARTA — Wakil Ketua Umum Petisi Brawijaya Nasional, Sunggul Hamonangan Sirait, menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Budi Arie Setiadi mengenai wacana percepatan Pemilihan Umum (Pemilu).
Menurut Sunggul, kondisi nasional saat ini menunjukkan sejumlah persoalan serius, mulai dari maraknya kasus korupsi, meningkatnya beban ekonomi masyarakat, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga persoalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
“Situasi nasional saat ini tidak menentu. Banyak masyarakat yang kecewa dan tidak puas dengan keadaan sekarang. Persoalan korupsi masih menjadi perhatian serius, sementara masyarakat juga menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi,” ujar Sunggul.
Ia juga menyoroti sejumlah program pemerintah yang menurutnya banyak menuai kritik dari masyarakat, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sunggul menilai pemerintah seharusnya melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program-program tersebut sebelum terus menjalankannya.
“MBG dan KDMP banyak menuai kritik dan persoalan di lapangan. Tetapi pemerintah justru terus menjalankan program tersebut. Kalau memang banyak persoalan, seharusnya dilakukan evaluasi secara total, bukan sekadar mempertahankan program demi menunjukkan bahwa program tetap berjalan,” katanya.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut semakin diperburuk dengan munculnya aksi demonstrasi di berbagai daerah. Ia menilai gelombang protes masyarakat harus dibaca sebagai bagian dari dinamika sosial dan politik yang tidak boleh dianggap remeh.
“Demo terjadi di berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan yang harus didengar. Ketika persoalan ekonomi, korupsi, kebijakan pemerintah dan ketidakpuasan publik bertemu, situasinya menjadi tidak normal,” ujar Sunggul.
Sunggul kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan situasi menjelang perubahan politik 1998. Menurutnya, terdapat sejumlah kesamaan berupa tingginya ketidakpuasan masyarakat, persoalan ekonomi, kritik terhadap pemerintah dan tuntutan perubahan.
Ia mengingatkan bahwa Pemilu 1997 kemudian diikuti Pemilu 1999 setelah terjadi perubahan besar dalam kepemimpinan nasional.
“Memang sejarah tidak mungkin kita ulang persis sama. Tetapi kita harus belajar dari sejarah. Tahun 1998 terjadi perubahan kepemimpinan nasional dan kemudian Pemilu dilaksanakan lebih cepat pada 1999. Kalau sekarang muncul berbagai faktor ketidaknormalan, jangan sampai pemerintah menutup mata,” katanya.
Karena itu, Sunggul menilai wacana percepatan Pemilu layak dibicarakan secara terbuka, terutama apabila kondisi nasional terus mengalami tekanan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin menurun.
“Kami mendukung pernyataan Budi Arie. Percepatan Pemilu harus dilihat sebagai opsi politik dan konstitusional apabila memang kondisi nasional mengharuskannya. Jangan sampai pemerintah baru bertindak setelah ketidakpuasan masyarakat semakin besar,” tegas Sunggul Hamonangan Sirait.
