Medan, Detik kriminal – Ketua Gerakan Muda Peduli Ono Niha (GM-PON), Silsilah Halawa, menanggapi pernyataan terbuka dari PP-HCMNI Sumut yang menyatakan penolakan terhadap wacana pemekaran Provinsi Kepulauan Nias. Dalam pernyataannya, PP-HCMNI Sumut menilai bahwa wilayah Nias belum siap dari segi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), serta menyinggung dugaan budaya penyelenggaraan pemerintahan yang rawan korupsi.
Silsilah Halawa menilai pernyataan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Ono Niha yang saat ini tengah memperjuangkan terbentuknya Provinsi Kepulauan Nias.
“Tidak masuk akal jika dikatakan kita belum siap dari sisi SDM. Ketua PP-HCMNI sendiri adalah seorang Associate Profesor, yang tentu memiliki kapasitas dan kualitas SDM yang mumpuni. Jangan sampai kita mengkritisi diri sendiri secara berlebihan hingga melemahkan semangat perjuangan,” ujar Silsilah Halawa kepada awak media.
Menurutnya, argumentasi yang menyebut Nias belum siap justru dapat melemahkan semangat kolektif masyarakat dalam memperjuangkan pemekaran daerah. Ia menduga pernyataan tersebut dapat memicu polemik dan memperlambat proses perjuangan yang telah lama digaungkan berbagai elemen masyarakat.
GM-PON menegaskan bahwa perjuangan pemekaran Provinsi Kepulauan Nias merupakan aspirasi bersama masyarakat sebagai upaya percepatan pembangunan dan pengentasan ketertinggalan. Pembentukan provinsi baru dinilai menjadi salah satu strategi untuk mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kemandirian daerah.
“Kami meminta kepada seluruh masyarakat Ono Niha agar tetap menjaga komitmen, kerukunan, serta semangat juang. Jangan mudah terprovokasi oleh pernyataan yang dapat memecah belah. Perjuangan ini adalah mimpi kita bersama agar Kepulauan Nias bisa lebih maju dan terlepas dari ketertinggalan,” tambahnya.
GM-PON juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan tokoh daerah untuk menyikapi perbedaan pandangan secara bijak dan konstruktif, dengan tetap mengedepankan persatuan serta dialog terbuka demi kepentingan bersama.
