Pematangsiantar, Detik kriminal – 9 Mei 2026 — Polemik pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kota Pematangsiantar yang berujung ricuh menuai perhatian berbagai kalangan pemuda dan aktivis organisasi kemahasiswaan. Dugaan adanya intervensi kekuasaan dalam proses konsolidasi dukungan terhadap salah satu calon Ketua KNPI dinilai menjadi pemicu utama memanasnya situasi di internal KNPI Kota Pematangsiantar.
Menanggapi hal tersebut, Ronald Panjaitan menyampaikan kritik keras terhadap dugaan cawe-cawe Walikota Pematangsiantar, Wesly Silalahi dalam kontestasi pemilihan Ketua KNPI Kota Pematangsiantar.
Menurut Ronald, seorang kepala daerah tidak seharusnya ikut bermain dalam dinamika organisasi kepemudaan, apalagi sampai diduga mengarahkan dukungan kepada salah satu kandidat demi mengamankan pengaruh politik di kelompok pemuda Kota Pematangsiantar.
“KNPI adalah rumah besar pemuda, bukan alat politik kekuasaan. Jika kepala daerah ikut cawe-cawe mendukung salah satu calon, maka independensi organisasi ini sedang dipertaruhkan,” ujar Ronald.
Ia juga menilai bahwa ricuhnya pelaksanaan Musda KNPI Kota Pematangsiantar tidak bisa dilepaskan dari adanya dugaan intervensi dan tarik-menarik kepentingan politik di belakang layar.
“Kami menduga ada sosok-sosok yang menjadi dalang di balik ricuhnya Musda KNPI. Situasi ini tidak lahir begitu saja. Ada kepentingan yang dimainkan untuk mengendalikan KNPI agar menjadi alat legitimasi kekuasaan,” tegasnya.
Ronald menambahkan bahwa apabila dugaan keterlibatan kepala daerah dalam dinamika tersebut benar adanya, maka Wali Kota Pematangsiantar patut diberikan peringatan secara etik dan politik agar tidak mencederai ruang demokrasi pemuda.
“Wali Kota harus diberi peringatan agar tidak menggunakan pengaruh kekuasaan untuk mengintervensi organisasi kepemudaan. Pemuda tidak boleh dijadikan alat pengamanan kepentingan politik praktis,” lanjut Ronald.
Sebagai mantan Ketua Cabang GMNI Pematangsiantar, Ronald mengajak seluruh elemen pemuda untuk menjaga marwah KNPI sebagai organisasi independen, kritis, dan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Pemuda harus tetap menjadi kekuatan moral dan kontrol sosial. Jangan sampai KNPI kehilangan legitimasi karena terlalu dekat dengan kekuasaan,” tutupnya.
