Medan, Detik kriminal – Paulus PG SH MH CMd Cvapol CNeg CPC, Advokat sekaligus Presiden Forum Advokasi dan Pengawasan Masyarakat (FAPM) serta Ketua Pemuda Demokrat Indonesia DPD Sumatera Utara, mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang berkantor dan menjalankan agenda pemerintahan langsung di Kepulauan Nias.
Menurut Paulus PG, langkah tersebut merupakan sejarah baru dalam pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran langsung seorang gubernur di Kepulauan Nias menunjukkan komitmen nyata untuk mendengar, memahami, dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.
“Bobby Nasution menjadi gubernur pertama yang berkantor langsung di Kepulauan Nias. Ini bukan sekadar kunjungan seremonial, tetapi sebuah bentuk kepedulian dan keberpihakan kepada masyarakat yang selama ini mendambakan perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” ujar Paulus PG.
Ia menilai, selama berada di Kepulauan Nias, Bobby Nasution tidak hanya mendengarkan persoalan ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur, tetapi juga menerima berbagai keluhan masyarakat terkait persoalan hukum dan pelayanan publik. Sikap terbuka dan kehangatan yang ditunjukkan gubernur dalam berdialog dengan masyarakat dinilai memberikan kesan positif serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Yang paling dirasakan masyarakat adalah kehadiran seorang pemimpin yang mau mendengar secara langsung. Berbagai aspirasi ditampung tanpa sekat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir di tengah rakyat, bukan hanya dari balik meja birokrasi,” tegasnya.
Paulus PG juga menyoroti antusiasme masyarakat Kepulauan Nias yang menyambut baik kehadiran gubernur. Menurutnya, masyarakat merasakan adanya harapan baru bahwa Kepulauan Nias tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran, melainkan bagian penting dari pembangunan Sumatera Utara yang harus mendapatkan perhatian yang setara.
“Kehadiran Gubernur Bobby Nasution di Kepulauan Nias memberikan pesan kuat bahwa masyarakat Nias bukan anak tiri dalam pembangunan Sumatera Utara. Semangat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik harus terus diwujudkan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” katanya.
Sebagai elemen masyarakat sipil, FAPM dan Pemuda Demokrat Indonesia Sumatera Utara berharap kunjungan kerja tersebut dapat menghasilkan kebijakan konkret dan berkelanjutan, khususnya dalam percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan sektor pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penegakan hukum yang berkeadilan di Kepulauan Nias.
“Harapan masyarakat Nias hari ini semakin besar. Kami berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti menjadi program nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat,” tutup Paulus PG.
