JAKARTA, Detikkriminal.id — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 yang telah diterima Presiden Prabowo Subianto membuka proses konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden. Menyikapi perkembangan tersebut, Ketua DPP Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Bidang Kemaritiman, Ganda M. Sihite, berpandangan bahwa Presiden Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan figur pengganti Wakil Presiden yang memiliki kapasitas kepemimpinan, kemampuan koordinasi lintas sektor, serta perspektif kemaritiman dalam mendukung pembangunan nasional.
Menurut Ganda, pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan pergantian figur dalam struktur pemerintahan, melainkan momentum untuk memastikan kesinambungan dan efektivitas kepemimpinan nasional. Sosok yang nantinya mendampingi Presiden harus mampu memahami arah kebijakan pemerintahan, menerjemahkan visi Presiden ke dalam pelaksanaan program strategis, serta mengakselerasi berbagai agenda pembangunan.
Ganda menegaskan pentingnya membangun hubungan Presiden dan Wakil Presiden dalam konsep Dwitunggal, yaitu dua pemimpin yang berada dalam satu kesatuan visi, arah, dan tanggung jawab kenegaraan. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk menghadirkan dua pusat kekuasaan atau dua matahari dalam pemerintahan, melainkan membangun kepemimpinan yang saling melengkapi dan bergerak dalam satu tarikan napas demi kepentingan bangsa dan negara.
“Presiden dan Wakil Presiden harus menjadi Dwitunggal, bukan dua matahari. Keduanya harus bergerak dalam satu tarikan napas, satu visi, dan satu arah kebijakan. Wakil Presiden harus menjadi mitra strategis Presiden yang mampu memperkuat, bukan menduplikasi, kepemimpinan. Dengan demikian, seluruh komponen anak bangsa dapat bergerak bersama untuk mengakselerasi pembangunan nasional,” ujar Ganda yang juga merupakan alumnus Pascasarjana Universitas Pertahanan Republik Indonesia.
Dalam menentukan figur pengganti Wakil Presiden, Ganda berpandangan bahwa Presiden Prabowo juga perlu mempertimbangkan perspektif kemaritiman. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki posisi geografis dan potensi kelautan yang sangat strategis. Laut tidak semestinya hanya dipandang sebagai batas geografis antarpulau, tetapi harus ditempatkan sebagai ruang integrasi nasional, penghubung aktivitas ekonomi, sumber pertumbuhan, dan fondasi kesejahteraan bangsa.
Menurutnya, orientasi kemaritiman harus tercermin dalam kemampuan melihat pembangunan secara menyeluruh, mulai dari konektivitas antarpulau, pengembangan pelabuhan dan transportasi laut, penguatan industri perikanan, ekonomi pesisir, pariwisata bahari, hingga perlindungan ekosistem laut. Perhatian terhadap nelayan dan masyarakat pesisir juga harus menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan, sehingga kekayaan laut Indonesia memberikan manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Ganda menilai bahwa penguatan orientasi kemaritiman memiliki relevansi dengan agenda pembangunan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mendorong kemandirian ekonomi, pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Wakil Presiden diharapkan dapat membantu memastikan bahwa potensi kemaritiman terintegrasi dalam kebijakan lintas kementerian dan lembaga, bukan berjalan sebagai program sektoral yang terpisah.
“Jangan sampai Indonesia hanya dikenal sebagai negara kepulauan, tetapi belum sepenuhnya menjadikan kemaritiman sebagai kekuatan utama pembangunan. Potensi laut harus mampu diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi, konektivitas nasional, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan maritim juga harus memastikan bahwa masyarakat pesisir dan nelayan menjadi bagian dari penerima manfaat utama,” tegas Ganda.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan secara cermat figur yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden dengan memperhatikan kapasitas kepemimpinan, keselarasan visi, kemampuan koordinasi, serta keberpihakan terhadap pembangunan kemaritiman nasional. Figur tersebut diharapkan mampu mendukung Presiden dalam menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus memperluas akselerasi pembangunan di berbagai sektor.
Ganda menambahkan bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan potensi dan energi seluruh komponen bangsa. Presiden dan Wakil Presiden harus saling melengkapi dalam menjalankan tanggung jawab kenegaraan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun dualisme arah kebijakan. Kesatuan kepemimpinan tersebut menjadi penting agar agenda pembangunan dapat berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.
“Tentunya, pengisian jabatan Wakil Presiden harus menjadi momentum untuk memperkuat kualitas kepemimpinan nasional. Dengan mengedepankan konsep Dwitunggal dan memberikan perhatian terhadap kemaritiman, Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan karakter kepulauannya sebagai kekuatan strategis untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, persatuan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tutup Ganda.


















