Menu

Mode Gelap
MAKI Dukung Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara yang Diusut Kortastipidkor Polri Menko Pangan : Regulasi Menhut Raja Juli Percepat Perdagangan Karbon Kehutanan Ketua OJK Apresiasi Kerja Cepat Menhut Raja Antoni, Perdagangan Karbon Kehutanan Resmi Melaju CYEA Apresiasi Kepemimpinan Darmawan Prasodjo, Implementasi Smart Meter AMI PLN Jangkau 1,2 Juta Pelanggan Jaga Jakarta, Polsek Cilincing Intensifkan KRYD Demi Ciptakan Wilayah Aman Operasi Berantas Jaya 2026, Polda Metro Jaya Kembalikan Motor Korban Curanmor yang Nyaris Dikirim ke Jambi

Organisasi

HMI Cabang Pematangsiantar–Simalungun Nilai Wali Kota Kurang Bermoral, Diduga Lakukan “Cawe-Cawe” Kekuasaan

badge-check

HMI Cabang Pematangsiantar–Simalungun Nilai Wali Kota Kurang Bermoral, Diduga Lakukan “Cawe-Cawe” Kekuasaan Perbesar

Pematangsiantar, Detik kriminal — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pematangsiantar–Simalungun melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Wali Kota Pematangsiantar. Mereka menilai kepala daerah tersebut diduga melakukan “cawe-cawe” kekuasaan dan bertindak tidak proporsional dalam dinamika pemerintahan serta penegakan hukum di wilayahnya.

Dalam pernyataan sikapnya, HMI menilai bahwa intervensi kekuasaan yang dilakukan Wali Kota telah mencederai prinsip netralitas dan profesionalitas birokrasi. Mereka bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk kemunduran etika politik di tingkat daerah.

“Kami melihat ada indikasi kuat keterlibatan kekuasaan dalam ranah yang seharusnya berjalan independen. Hal ini berpotensi merusak tatanan demokrasi lokal dan menurunkan kepercayaan publik,” ujar salah satu perwakilan HMI dalam orasinya.

Tak hanya itu, HMI juga menyoroti dugaan ketidakprofesionalan aparat kepolisian di wilayah hukum setempat. Mereka menilai penegakan hukum yang dilakukan tidak berjalan secara adil dan proporsional.

Dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Mapolres, massa HMI mendesak Kepolisian Resor Pematangsiantar untuk segera mengevaluasi kinerja Kapolsek Siantar Barat. Mereka meminta agar Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kapolres segera mencopot Kapolsek Siantar Barat karena dinilai gagal menjaga profesionalitas dan independensi institusi.

Menurut HMI, aparat penegak hukum harus berdiri di atas semua golongan dan tidak boleh terseret dalam kepentingan politik kekuasaan. “Jika aparat tidak lagi netral, maka hukum akan kehilangan wibawanya,” tegas massa aksi.

HMI Cabang Pematangsiantar–Simalungun menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan dan langkah konkret dari pihak berwenang. Mereka juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor demokrasi dan supremasi hukum.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kota Pematangsiantar dan jajaran kepolisian setempat belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

MAKI Dukung Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara yang Diusut Kortastipidkor Polri

7 Juli 2026 - 09:11 WIB

PMKRI Cabang Pematangsiantar Santo Fransiskus dari Assisi Gelar Masa Bimbingan (MABIM) 2026, Bentuk Kader Kritis, Humanis, dan Berintegritas.

6 Juli 2026 - 14:37 WIB

Gus Kikin dan Harapan Kepemimpinan PBNU yang Teduh, Moderat, dan Keberanian Kembali ke Khittah

5 Juli 2026 - 14:46 WIB

Peduli Kepada Masyarakat, SMSI Labuhanbatu Dan Polres Salurkan 30 Paket Sembako Kepada Janda Wartawan, Dhuafa Dan Anak Yatim

3 Juli 2026 - 23:24 WIB

Ketum DPP PWDPI: Banyak Pejabat Berpengaruh Asal Lampung Timur Malah Masuk Kabupaten Termiskin

3 Juli 2026 - 04:49 WIB

Trending di Organisasi