LABUHANBATU, Detik kriminal.id – Tokoh masyarakat Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kamaluddin Rambe, mengkritik mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Beras atau yang sebelumnya dikenal sebagai Raskin di wilayahnya. Ia menduga terjadi ketidaktepatan sasaran dan minimnya transparansi data oleh pihak kelurahan.
Kritik tersebut disampaikan Kamaluddin Rambe, anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu periode 2014-2019, kepada awak media, Jumat, 1/5/2026. Menurutnya, keresahan warga muncul akibat proses pendataan penerima manfaat yang dinilai tidak diperbarui dan sarat kepentingan.
“Kegaduhan di tengah masyarakat dipicu oleh masalah data dan transparansi. Ada indikasi kolusi demi kepentingan keluarga Lurah dan patut diduga ada unsur pidana,” ujar Kamal Rambe.
Kamal menjelaskan, salah satu poin utama yang dikeluhkan warga adalah banyaknya penerima bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran. Ia menyebut bantuan justru diterima oleh warga yang mampu secara ekonomi, pensiunan, hingga perangkat kelurahan.
“Lebih ironis lagi, anak Pak Lurah yang bukan berdomisili atau bukan warga Kelurahan Pulo Padang turut serta mendapatkan manfaat dari beras yang diperuntukkan bagi warga Pulo Padang,” ungkapnya.
Kamal mengaku telah berulang kali meminta agar data Rumah Tangga Sasaran (RTS) diperbarui melalui musyawarah kelurahan yang transparan dengan melibatkan kepala lingkungan. Namun, menurutnya, permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti.
Dalam keterangannya, Kamal juga menyoroti komposisi Petugas Bantuan Pangan Kelurahan Pulo Padang. Ia menyebut terdapat delapan orang petugas lapangan, yakni Syarifin, Halimah Pohan, Aini, Hatimul Hasan, Darma, Herlinawati, Johar, dan Ali Gustami.
Namun, Lurah Pulo Padang berinisial RD disebut menyampaikan jumlah petugas sebanyak sembilan orang. “Tidak diketahui siapa orang kesembilan yang dimaksud Lurah,” kata Kamal.
Selain itu, ia menambahkan bahwa pergantian kepala lingkungan di Pulo Padang diduga tidak prosedural. “Kami jadi terkotak-kotak di sini akibat dari pergantian kepala lingkungan yang diduga dari hasil jual beli jabatan,” tambahnya.
Atas persoalan tersebut, Kamaluddin Rambe secara terbuka meminta Bupati Labuhanbatu untuk mengevaluasi kinerja Lurah Pulo Padang RD.
“Saya Kamaluddin Rambe suara masyarakat di Kelurahan Pulo Padang mewakili dan meminta kepada Bupati Labuhanbatu untuk dapat melakukan evaluasi atas kinerja Lurah di Pulo Padang,” tegasnya.
Ia juga menyatakan akan berkonsultasi dengan Polres Labuhanbatu terkait dugaan tindak pidana dalam penyaluran bantuan tersebut. “Dalam waktu dekat saya akan berdiskusi dan berkonsultasi dengan aparat hukum apakah ada indikasi tindak pidana di tengah persoalan pada Pemerintah Kelurahan Pulo Padang,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kelurahan Pulo Padang belum memberikan keterangan resmi terkait kritik yang disampaikan. Detik Kriminal .id masih berupaya mengonfirmasi Lurah Pulo Padang RD untuk mendapatkan hak jawab.
Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan bantuan sosial pangan selama ini ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan dengan fokus pada pengembalian kerugian negara dan pemberian efek jera bagi pelaku.
(Eka Hombing)
