JAKARTA – Di era digital, satu persoalan dapat dicari hanya dalam hitungan detik. Namun, kemudahan memperoleh informasi ternyata tidak selalu membuat seseorang semakin memahami persoalan.
Sebaliknya, derasnya arus informasi di media sosial justru melahirkan fenomena baru: semakin banyak orang merasa dirinya paling tahu, meski pengetahuan yang dimiliki belum tentu didukung kapasitas keilmuan, pengalaman, metodologi, maupun bukti yang memadai.
Fenomena inilah yang dibedah dalam ruang diskusi Think Talk dengan tema “Matinya Kepakaran”. Diskusi menghadirkan Asrida Sigiro, S.Pd., M.Pd. sebagai moderator dan Alboin Samosir, S.H., M.Kesos. sebagai narasumber.
“Matinya kepakaran” bukan sekadar persoalan masyarakat mulai kehilangan kepercayaan kepada para ahli. Fenomena tersebut juga menyangkut munculnya sikap meragukan, menolak, bahkan memusuhi pengetahuan yang dibangun melalui proses panjang, penelitian, pengalaman profesional, serta metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pemaparannya, Alboin Samosir mengatakan, salah satu persoalan yang muncul adalah anggapan bahwa seluruh pendapat memiliki bobot yang sama.
Padahal, menurutnya, pendapat seseorang semestinya juga dilihat dari dasar pengetahuan, pengalaman, kompetensi, metodologi, dan bukti yang digunakan.
“Mengetahui sedikit tentang suatu persoalan tidak serta-merta menjadikan seseorang ahli,” tegas Alboin.
Ia menjelaskan, pengetahuan harus diikuti dengan pemahaman dan kemampuan analisis. Sementara pengalaman profesional harus terus dibarengi dengan proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi.
Tanpa dasar metodologis yang kuat dan terukur, informasi yang disampaikan kepada publik berpotensi berubah menjadi sekadar opini yang kemudian dianggap sebagai fakta.
Baru Baca Internet, Sudah Merasa Lebih Ahli
Alboin juga menyinggung fenomena Dunning-Kruger Effect, ketika seseorang baru memahami sebagian kecil dari suatu persoalan, tetapi justru memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi dan merasa paling memahami persoalan tersebut.
Fenomena itu, kata dia, dapat dengan mudah ditemukan di ruang digital.
Misalnya, seseorang yang baru membaca sejumlah artikel mengenai hukum di internet kemudian merasa lebih memahami persoalan hukum dibandingkan praktisi atau akademisi yang telah mempelajarinya selama bertahun-tahun.
Masalahnya, informasi yang diperoleh dari internet belum tentu memiliki kualitas yang sama. Ada informasi yang berasal dari penelitian dan sumber kredibel, tetapi ada pula informasi yang belum terverifikasi, bias, bahkan menyesatkan.
Karena itu, kemampuan mengakses informasi harus berjalan beriringan dengan kemampuan memeriksa dan menguji informasi tersebut.
“Tanpa literasi informasi yang memadai, kemudahan akses justru dapat memperkuat keyakinan yang keliru, menyuburkan teori konspirasi, serta mendorong interaksi digital yang semakin agresif,” ujar Alboin.
Influencer Bersuara, Publik Harus Tetap Kritis
Diskusi semakin menarik ketika peserta mengaitkan fenomena matinya kepakaran dengan kondisi Indonesia saat ini.
Sejumlah peserta, di antaranya Hanter Siregar, Hendra Sinurat, Ekaristi Sidauruk, Friska Liska Sihombing, dan Fransisco Hutauruk, turut memberikan pandangan.
Mereka menilai perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Influencer atau figur yang memiliki banyak pengikut kini memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik.
Persoalannya, popularitas tidak otomatis menjadi ukuran kompetensi.
Seorang influencer bisa memiliki jutaan pengikut, tetapi bukan berarti setiap informasi yang disampaikannya otomatis benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
Karena itu, publik dinilai perlu membedakan antara orang yang terkenal dengan orang yang benar-benar memiliki kepakaran.
Fenomena tersebut menjadi tantangan tersendiri karena informasi yang disampaikan secara berulang melalui media sosial dapat dengan mudah dianggap sebagai kebenaran, terlebih ketika sesuai dengan keyakinan atau pandangan pribadi seseorang.
Perguruan Tinggi Juga Disorot
Tak hanya media sosial, peserta diskusi juga menyoroti peran perguruan tinggi sebagai institusi yang seharusnya menjadi rumah bagi kepakaran.
Perguruan tinggi semestinya melahirkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, kompetensi, daya analisis, serta kemampuan mempertanggungjawabkan pengetahuan yang dimilikinya.
Namun, dalam diskusi tersebut muncul kekhawatiran bahwa lemahnya penerapan standar dalam proses pembelajaran dapat membuat sebagian lulusan belum benar-benar memiliki kompetensi sebagaimana yang diharapkan.
Persoalannya menjadi semakin serius apabila seseorang kemudian tampil di ruang publik membawa gelar dan latar belakang pendidikan, tetapi menyampaikan informasi yang belum memiliki dasar kuat.
Karena itu, kepakaran tidak cukup hanya dibuktikan dengan gelar. Kepakaran juga harus tercermin melalui kemampuan memahami persoalan, menggunakan metodologi, membaca data, menguji informasi, serta mempertanggungjawabkan setiap pernyataan.
Jangan Karena Berbeda Pendapat Lalu Merasa Paling Benar
Mengakhiri diskusi, moderator Asrida Sigiro mengajak masyarakat untuk memperkuat budaya literasi dan tidak mudah percaya terhadap setiap informasi yang beredar.
Bahkan ketika informasi tersebut disampaikan oleh seseorang yang mengklaim dirinya sebagai pakar, masyarakat tetap perlu melakukan verifikasi.
Sebab, dalam ruang publik yang dipenuhi informasi, kemampuan bertanya dan menguji justru menjadi semakin penting.
Masyarakat juga diajak tidak terburu-buru merasa paling benar, tidak mudah menerima informasi tanpa memeriksa sumbernya, serta tidak menjadikan perbedaan pendapat sebagai alasan untuk saling menyerang.
Pada akhirnya, persoalan “matinya kepakaran” bukan hanya tentang ahli yang kehilangan kepercayaan publik. Lebih jauh, persoalan ini menyangkut bagaimana masyarakat memperlakukan pengetahuan di tengah banjir informasi.
Mengetahui tidak sama dengan memahami. Opini tidak sama dengan fakta. Popularitas tidak sama dengan kepakaran. Dan keyakinan pribadi tidak otomatis menjadi kebenaran.
Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat dituntut bukan hanya pintar mencari informasi, tetapi juga mampu memilah, memeriksa, memahami, dan mempertanggungjawabkan informasi yang diterima.(Tim-red)
