banner 728x250

PMKRI KOMDA SUMUT-NAD: Seruan Paus Leo XIV tentang Krisis Ekologi Harus Menjadi Panggilan Perlawanan terhadap Deforestasi dan Eksploitasi Tambang

banner 120x600
banner 468x60

MEDAN – Team Kajian Strategis dan Advokasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Komisariat Daerah Sumatera Utara–Nanggroe Aceh Darussalam (Komda Sumut-NAD) menegaskan bahwa seruan Paus Leo XIV mengenai perlindungan lingkungan hidup harus menjadi panggilan moral sekaligus gerakan nyata dalam menghadapi penggundulan hutan dan eksploitasi sumber daya alam yang mengancam keberlangsungan kehidupan manusia.

Seruan tersebut sejalan dengan pesan Paus Leo XIV ketika bertemu para misionaris dan perwakilan masyarakat Amazon di Pucallpa, Peru, pada 15 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, Paus menegaskan bahwa jeritan bumi dan jeritan kaum miskin merupakan dua persoalan yang tidak dapat dipisahkan. Ia juga mengecam deforestasi yang tidak terkendali, pencemaran sungai akibat pertambangan ilegal dan tumpahan minyak, serta praktik eksploitasi sumber daya alam yang mengancam keberadaan komunitas masyarakat.

banner 325x300

Paus Leo XIV turut mengingatkan bahwa perlindungan hutan Amazon tidak dapat dipisahkan dari kepedulian terhadap masyarakat yang hidup di dalamnya. Ekologi integral, keadilan sosial, dan kehidupan spiritual harus berjalan beriringan.

Menanggapi pesan tersebut, Team Kajian Strategis dan Advokasi PMKRI Komda Sumut-NAD memandang bahwa krisis ekologis tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan lingkungan semata. Lebih jauh, krisis ini merupakan persoalan kemanusiaan, ketimpangan sosial, tata kelola pembangunan, serta keberpihakan negara terhadap keselamatan rakyat.

Kerusakan lingkungan adalah ancaman terhadap kehidupan rakyat.

Penggundulan hutan dapat menghilangkan fungsi ekologis kawasan, mengganggu keseimbangan tata air, dan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana. Sementara itu, aktivitas pertambangan yang tidak bertanggung jawab berpotensi menimbulkan pencemaran air dan tanah, merusak ruang hidup, serta mengancam mata pencaharian masyarakat sekitar.

Persoalan tersebut menjadi semakin serius ketika masyarakat adat dan komunitas lokal harus menghadapi ancaman kehilangan wilayah hidup, terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan, bahkan tidak memperoleh perlindungan yang memadai atas hak-haknya.

Dalam konteks Sumatera Utara, pesan Paus Leo XIV harus menjadi momentum refleksi sekaligus dorongan untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Setiap aktivitas investasi dan pembangunan wajib tunduk pada ketentuan hukum, memperhatikan daya dukung lingkungan, menjamin transparansi, serta menghormati hak masyarakat.

PMKRI Komda Sumut-NAD menilai bahwa pembangunan tidak boleh semata-mata diukur berdasarkan besarnya investasi dan keuntungan ekonomi. Pembangunan harus diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin keselamatan rakyat, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan menghadirkan kesejahteraan secara adil.

Iman Katolik Harus Berbuah dalam Tindakan Nyata

Sebagai organisasi kemahasiswaan Katolik, PMKRI memandang bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab iman. Semangat tersebut sejalan dengan ensiklik Laudato Si’ yang menekankan pentingnya merawat bumi sebagai rumah bersama (Our Common Home).

Iman tidak boleh berhenti pada altar dan ruang-ruang ibadah, tetapi harus hadir dalam keberanian memperjuangkan keadilan, membela masyarakat yang terpinggirkan, serta menjaga keberlangsungan ciptaan.

Atas dasar itu, Team Kajian Strategis dan Advokasi PMKRI Komda Sumut-NAD mendorong:

1. Pemerintah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penggundulan hutan serta aktivitas pertambangan yang melanggar ketentuan.
2. Perlindungan terhadap hutan, daerah aliran sungai, dan wilayah adat harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan.
3. Pemerintah menjamin transparansi perizinan dan dokumen lingkungan serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan usaha.
4. Perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap dampak ekologis dan sosial dari aktivitas operasionalnya, termasuk pemulihan lingkungan.
5. Negara memberikan perlindungan kepada masyarakat adat, masyarakat terdampak, dan para pembela lingkungan yang memperjuangkan hak-haknya secara damai.

Leonardus Simamora dari Team Kajian Strategis dan Advokasi PMKRI Komda Sumut-NAD menegaskan bahwa perjuangan menjaga lingkungan merupakan bagian dari perjuangan menjaga martabat manusia.

“Jangan sampai atas nama pembangunan, hutan dihancurkan, sungai dicemari, masyarakat adat kehilangan ruang hidup, dan keselamatan rakyat dikorbankan demi kepentingan ekonomi segelintir pihak. Kita membutuhkan pembangunan yang berkeadilan, bukan pembangunan yang meninggalkan kerusakan dan penderitaan bagi generasi berikutnya.”

Lebih lanjut, PMKRI mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kaum muda dan umat Katolik, untuk membangun kesadaran ekologis melalui pendidikan, gerakan sosial, pengawasan kebijakan publik, serta advokasi yang berpihak pada keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan.

PMKRI Komda Sumut-NAD percaya bahwa menjaga bumi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok aktivis lingkungan, melainkan tanggung jawab bersama seluruh umat manusia.

“Merawat alam adalah merawat kehidupan. Membela lingkungan adalah membela kemanusiaan. Iman harus berbuah tindakan.”

TEAM KAJIAN STRATEGIS DAN ADVOKASI
PMKRI KOMDA SUMUT-NAD

PRO ECCLESIA ET PATRIA

Facebook Comments Box
banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *