Penulis: La Maseng
Menguatnya nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang mendapat dukungan untuk mengisi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia memunculkan dinamika politik baru di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan dari sejumlah struktur Partai Gerindra menjadikan Dasco semakin sering diperbincangkan dalam ruang politik nasional.
Namun, bersamaan dengan meningkatnya perhatian terhadap namanya, muncul pula berbagai tuduhan dan kontroversi yang menyeret Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut. Isu judi online, dugaan doxing, hingga intimidasi menjadi bagian dari perdebatan yang berkembang di ruang publik.
Situasi ini menarik untuk dicermati. Ketika seorang tokoh politik mulai mendapatkan perhatian lebih besar dalam pembicaraan mengenai jabatan strategis negara, setiap informasi yang menyangkut dirinya berpotensi memiliki konsekuensi politik yang lebih luas.
Pertanyaannya, apakah seluruh kontroversi tersebut merupakan persoalan yang berdiri sendiri, ataukah perkembangan politik yang berlangsung bersamaan telah membentuk persepsi publik yang merugikan nama seseorang?
Pertanyaan tersebut penting, tetapi jawabannya harus didasarkan pada fakta, bukan asumsi.
Dukungan Politik Menguat, Dasco Memilih Bersikap Hati-hati
Dalam beberapa hari terakhir, dukungan terhadap Dasco untuk menjadi Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka diberitakan datang dari sejumlah daerah. Beberapa struktur DPD Partai Gerindra secara terbuka menyampaikan aspirasi tersebut.
Menanggapi dukungan itu, Dasco justru mengingatkan seluruh pihak agar menghormati mekanisme konstitusional dan kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon pengganti Wakil Presiden.
Sikap tersebut memperlihatkan bahwa Dasco tidak secara terbuka menyatakan ambisi untuk menduduki jabatan tersebut. Ia memilih menyerahkan proses politik kepada mekanisme yang berlaku.
Pernyataan itu juga penting karena dukungan internal partai tidak otomatis menentukan siapa yang akan mengisi jabatan Wakil Presiden. Keputusan tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Dengan demikian, menguatnya nama Dasco harus dipahami sebagai perkembangan aspirasi politik, bukan keputusan resmi mengenai siapa yang akan menduduki kursi RI-2.
Ketika Nama Dasco Diseret dalam Berbagai Tuduhan
Di tengah berkembangnya dukungan politik tersebut, nama Dasco kembali dikaitkan dengan sejumlah isu kontroversial.
Pada 18 November 2026, Dasco memberikan klarifikasi mengenai tuduhan keterlibatan judi online, doxing, dan intimidasi. Ia menyatakan bahwa namanya berulang kali dikaitkan dengan isu-isu negatif ketika suatu persoalan sedang menjadi perhatian masyarakat.
Dasco juga menyoroti pemberitaan Majalah Tempo yang menurut penjelasannya tidak secara eksplisit menyebut dirinya terlibat dalam praktik judi online.
Ia membedakan pemberitaan media dengan unggahan di media sosial yang secara langsung menuduh dirinya terlibat berdasarkan penafsiran terhadap pemberitaan tersebut.
Terhadap unggahan yang secara terang-terangan mencatut namanya, Dasco menyatakan akan berkonsultasi dengan pengacara. Ia juga membantah melakukan doxing maupun intimidasi.
Klarifikasi tersebut merupakan hak setiap warga negara, termasuk pejabat publik, untuk menjawab tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Namun, di sisi lain, media dan masyarakat tetap memiliki hak untuk menguji setiap penjelasan melalui data, dokumen, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penggiringan Opini atau Konsekuensi Pertarungan Politik?
Dalam politik, persepsi publik sering kali memiliki pengaruh besar terhadap perjalanan seorang tokoh. Sebuah isu yang terus diulang, dipotong dari konteksnya, kemudian disebarkan melalui berbagai kanal komunikasi dapat membentuk persepsi tertentu, meskipun substansi persoalannya belum tentu telah terbukti.
Di sinilah pentingnya membedakan kritik, pemberitaan investigatif, dan penggiringan opini.
Pemberitaan investigatif yang mengungkap dugaan pelanggaran merupakan bagian dari fungsi pers. Kritik terhadap pejabat publik juga merupakan bagian dari demokrasi.
Akan tetapi, ketika sebuah pemberitaan ditafsirkan secara berlebihan, kemudian berkembang menjadi tuduhan langsung tanpa bukti yang memadai, persoalan tersebut berpotensi berubah menjadi pembentukan opini yang tidak sehat.
Dalam konteks menguatnya nama Dasco sebagai figur yang diperbincangkan untuk posisi Wakil Presiden, kemunculan berbagai tuduhan tersebut tentu patut dicermati secara kritis.
Bukan berarti setiap kritik terhadap Dasco merupakan upaya menjatuhkan dirinya. Tidak pula berarti semua pihak yang menyampaikan tuduhan memiliki kepentingan politik tertentu.
Namun, publik berhak mempertanyakan validitas informasi, sumber tuduhan, waktu kemunculannya, serta bukti yang mendasarinya.
Jika memang terdapat upaya sistematis untuk merusak reputasi seseorang melalui informasi yang tidak benar, hal tersebut harus dibuktikan dan ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum. Sebaliknya, apabila terdapat fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran, fakta tersebut juga tidak boleh ditutupi hanya karena menyangkut tokoh yang sedang mendapatkan dukungan politik.
Nama Baik Pejabat Publik dan Tanggung Jawab Pers
Pers memiliki tanggung jawab besar dalam situasi seperti ini. Media tidak boleh menjadi alat pembentukan citra sepihak, baik untuk membela maupun menjatuhkan seseorang.
Nama besar seorang pejabat tidak boleh membuatnya kebal terhadap kritik. Sebaliknya, popularitas dan kekuasaan seseorang juga tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan tuduhan tanpa bukti.
Dalam prinsip jurnalistik, keberimbangan, verifikasi, akurasi, serta kesempatan memberikan hak jawab merupakan hal mendasar.
Karena itu, setiap tuduhan terhadap Dasco perlu diuji secara terbuka. Siapa yang menyampaikan? Apa dasar tuduhannya? Apakah tersedia dokumen pendukung? Apakah sudah ada proses hukum? Dan bagaimana tanggapan pihak yang dituduh?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar memperbanyak narasi yang dapat membangun kebencian atau pembelaan tanpa dasar.
Kontestasi Wapres Tidak Boleh Menjadi Arena Pembunuhan Karakter
Jabatan Wakil Presiden merupakan posisi konstitusional yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Proses pengisiannya tidak seharusnya berubah menjadi arena pertarungan reputasi yang mengabaikan etika demokrasi.
Apabila Dasco memang mendapatkan dukungan politik dari berbagai daerah dan unsur partai, dukungan itu harus dibaca sebagai aspirasi politik yang sah sepanjang berjalan sesuai konstitusi.
Namun, setiap figur yang masuk dalam pembicaraan jabatan publik juga harus siap menghadapi pemeriksaan rekam jejak, kritik, dan pertanyaan masyarakat.
Di titik inilah kedewasaan demokrasi diuji. Bukan dengan membungkam kritik, melainkan dengan memastikan bahwa kritik memiliki dasar dan tuduhan dapat dibuktikan.
Menguatnya nama Dasco sebagai salah satu figur yang diperbincangkan untuk posisi Wakil Presiden memang menjadi perkembangan politik yang menarik. Tetapi, apakah berbagai kontroversi yang muncul merupakan kebetulan, konsekuensi dari meningkatnya sorotan publik, atau bagian dari persaingan politik yang lebih luas, masih membutuhkan pembuktian.
Satu hal yang tidak boleh dilupakan: reputasi seseorang tidak boleh dihancurkan oleh tuduhan yang belum terbukti, tetapi jabatan publik juga tidak boleh menjadi perisai untuk menghindari pemeriksaan terhadap sebuah dugaan.
Demokrasi membutuhkan kritik yang berani, pers yang independen, dan masyarakat yang tidak mudah digiring oleh informasi yang belum terverifikasi. Sebab, dalam politik, kebenaran tidak ditentukan oleh seberapa keras sebuah tuduhan diulang, melainkan oleh seberapa kuat fakta yang dapat membuktikannya.
——–
La Maseng adalah jurnalis, penulis, dan pemerhati media yang aktif dalam pengembangan pers serta media siber di Indonesia. Memiliki perhatian terhadap isu politik, hukum, demokrasi, kebebasan pers, dan kebijakan publik. Dalam kiprahnya di dunia jurnalistik, ia terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan media online, serta aktif menyuarakan pentingnya independensi, integritas, dan profesionalisme pers. Pemikiran dan tulisannya berpijak pada perspektif kritis, etika jurnalistik, dan kepentingan publik.


















