Bogor, detikkriminal.id – Bupati Kabupaten Bogor Rudy Susmanto, diminta turun tangan, guna menutup celah permainan Oknum yang tidak bertanggung jawab, dalam Lelang dan Penunjukan Langsung terkait Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Pemkab Bogor.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Gerakan Mahasiswa Bogor Bersatu (GMBB) Isanudin SE kepada para wartawan pada hari Jumat 12 September 2025.
Menurut Keterangan Isanudin, terjadi dugaan intervensi lelang dan Penunjukkan langsung dilingkungan Pemkab Bogor, dan saat ini menjadi sorotan publik.
” Saya menilai maraknya pemberitaan di Media serta Aksi Unjuk rasa di ULPBJ, menjadi sinyal kuat adanya praktik yang tidak sehat dalam proses tersebut ” ujarnya.
Dia juga mengatakan, dari Informasi yang berkembang menyebutkan, adanya Arahan kepada beberapa SKPD dalam proses lelang, sehingga pemenang tender diduga sudah diatur dengan restu dari Seseorang berinisial S.
” Ini jelas menciderai transparansi dan Akuntabilitas ” tegas Isanudin.
Dikatakannya, dugaan Permasalahan ini, jangan hanya berhenti pada sosok berinisial S saja, sebab S tidak mungkin bekerja sendiri.
” Masyarakat perlu mengetahui, siapa Aktor Intelektual sebenarnya dibalik dugaan Intervensi tersebut, saya yakin ada kekuatan besar yang menggerakkan dan mempengaruhi pejabat dilingkungan Pemkab Bogor ” tegasnya
Isanudin berharap, Bupati Bogor segera mengambil tindakan, karena ini bukan hanya sekedar persoalan proyek, tapi juga soal Marwah Birokrasi dan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintahan Bupati Rudy Susmanto.
” Jangan sampai hal ini dibiarkan, sebab bisa menjadi Bumerang bagi Kepemimpinan beliau ” tegasnya
Disisi lain, Isanudin juga mengingatkan bahwa dugaan Intervensi tersebut dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran serius terhadap UU Nomor 5 tahun 1999, tentang larangan praktik monopi dan persaingan usaha tidak sehat.
” Di Pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999, melarang persekongkolan dalam tender, dengan ancaman pidana berupa denda 25 Miliar ” katanya
Dia juga mengatakan, jika terbukti, maka para pihak yang terlibat, bukan hanya melanggar Etika birokrasi, tapi juga bisa dijerat dalam tindak pidana Korupsi.
” Dalam hal ini Aparat Penegak Hukum harus berani menindak siapapun yang bermain tanpa pandang bulu, dan GMBB memastikan akan terus mengawal persoalan ini bersama masyarakat, guna membongkar praktik mafia proyek di Kabupaten Bogor ” Pungkasnya.
(Jasman)
