MEDAN, Detik kriminal.id – Sekretaris DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Sumatera Utara, Bung Nico BTR, menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah terkait maraknya persoalan kebakaran hutan yang membutuhkan penanganan serius, transparan, dan tegas.
Bung Nico BTR menilai bahwa di tengah menguatnya perhatian publik terhadap polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka, pemerintah tidak boleh membiarkan berbagai persoalan nasional kehilangan perhatian masyarakat. Ia bahkan mempertanyakan apakah terdapat kepentingan politik tertentu di balik momentum mencuatnya persoalan kebakaran hutan tersebut.
“Jangan sampai kebakaran hutan dijadikan momentum untuk mengalihkan perhatian publik dari isu nasional yang sedang menjadi sorotan masyarakat, termasuk polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka. Kami menilai hal ini patut dikritisi secara serius. Namun, dugaan adanya sabotase atau skenario politik harus ditelusuri berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Bung Nico BTR.
Ia juga menyayangkan apabila pemerintah dinilai belum menunjukkan ketegasan yang memadai dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto harus menunjukkan kepemimpinan yang tegas, terbuka, dan berani memastikan setiap persoalan nasional ditangani secara adil tanpa tebang pilih.
“Presiden Prabowo Subianto jangan hanya melihat persoalan dari satu sisi. Kebakaran hutan harus diusut secara serius, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus ditindak sesuai hukum, dan setiap isu nasional yang menjadi perhatian publik harus dijawab secara transparan. Rakyat membutuhkan kepastian, bukan sekadar pernyataan,” lanjutnya.
Bung Nico BTR menegaskan bahwa apabila ditemukan indikasi kesengajaan, pembakaran hutan yang terorganisasi, atau upaya menghalangi perhatian publik melalui kepentingan politik tertentu, aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan secara profesional dan independen.
Ia juga meminta pemerintah tidak bersikap defensif terhadap kritik masyarakat. Kritik merupakan bagian dari kontrol demokrasi agar kekuasaan tetap berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat.
“Jangan sampai kepentingan kekuasaan mengalahkan kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan. Pemerintah harus membuktikan komitmennya melalui tindakan nyata, penegakan hukum yang adil, serta keterbukaan dalam menjawab setiap persoalan nasional,” tutup Bung Nico BTR.
