JAKARTA, Detikkriminal.id – Praktisi Investigasi dan Forensik Dokumen Independen, R. Hendro, menyatakan kesiapannya memberikan keterangan ahli dalam persidangan Peninjauan Kembali (PK) perkara perdata Nomor 129/Pdt.G/2024/PN RAP di Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Kehadiran R. Hendro dimohonkan oleh pihak Pemohon PK sekaligus Penggugat, Jurtini, untuk memberikan penjelasan teknis dan ilmiah terkait dokumen yang menjadi objek sengketa, yakni Surat Ganti Rugi tertanggal Ujung Bandar, 8 Agustus 1990.
Sebelumnya, menindaklanjuti surat permohonan pemeriksaan tertanggal 5 Oktober 2026, R. Hendro telah melakukan serangkaian kajian melalui Laboratorium Forensik Dokumen Independen.
Pemeriksaan tersebut difokuskan pada dua aspek utama, yakni kewajaran fisik dokumen (questioned document) serta karakteristik tanda tangan yang dikaitkan dengan nama Jurtini.
Hasil pemeriksaan telah dirampungkan dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Laboratorium FD/DFE/119/X/2026, yang diterbitkan di Jakarta pada 9 Oktober 2026.
Laporan tersebut selanjutnya diserahkan kepada pihak Pemohon PK untuk digunakan sebagai salah satu materi pembuktian dalam proses persidangan.
“Saya siap hadir di persidangan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk memaparkan metode teknis, karakteristik dokumen yang diamati, hingga batas-batas kesimpulan sesuai material yang diperiksa,” ujar R. Hendro dalam keterangannya.
Meski demikian, jadwal pasti kehadirannya di persidangan masih menunggu penetapan dari majelis hakim dan koordinasi dengan pihak terkait.
Menjaga objektivitas, hasil pemeriksaan harus berdasarkan fakta ilmiah
R. Hendro menegaskan bahwa pemberian keterangan ahli di hadapan pengadilan harus berlandaskan kaidah keilmuan, fakta material, serta prinsip objektivitas. Pemeriksaan forensik, menurutnya, tidak boleh diarahkan untuk membenarkan kepentingan salah satu pihak yang sedang berperkara.
Ia menjelaskan, seorang pemeriksa forensik harus mampu membedakan secara tegas antara fakta yang dapat diidentifikasi, indikasi yang masih membutuhkan pemeriksaan lanjutan, serta dugaan yang belum dapat dipastikan secara ilmiah.
Dalam pemeriksaan forensik dokumen, baik dokumen asli maupun dokumen salinan, seperti fotokopi, tindasan karbon, dan hasil pemindaian, dapat dikaji sepanjang karakteristik material yang tersedia memungkinkan dilakukannya analisis.
Namun, setiap pemeriksaan juga harus disertai penjelasan mengenai keterbatasan material, metode yang digunakan, serta ruang lingkup kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip tersebut dinilai penting agar hasil pemeriksaan tidak menimbulkan kesimpulan yang melampaui fakta dan kemampuan metode ilmiah yang digunakan.
Berpengalaman sejak 2009, pernah menjadi saksi ahli di sejumlah pengadilan
R. Hendro bukan sosok baru dalam bidang investigasi dan forensik dokumen. Ia telah menekuni bidang tersebut sejak 2009 dan mengaku telah beberapa kali dipercaya memberikan keterangan sebagai saksi ahli di berbagai lingkungan peradilan, termasuk Pengadilan Ambon dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Selain menjalankan aktivitas pemeriksaan dokumen, ia juga aktif memberikan pelatihan kepada aparat dan praktisi dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera hingga Papua, khususnya mengenai analisis tanda tangan dan pembuktian ilmiah.
Pengalamannya juga pernah mendapat perhatian sejumlah media nasional. Sepanjang 2025, R. Hendro tercatat beberapa kali menjadi narasumber dalam program televisi nasional, di antaranya Kompas TV, iNews TV melalui program Rakyat Bersuara, serta Metro TV dalam program Hotroom.
Dalam berbagai kesempatan tersebut, ia membahas aspek teknis pemeriksaan forensik dokumen, analisis tanda tangan, serta pentingnya penerapan kode etik dan objektivitas dalam proses pemeriksaan.
Diharapkan membantu majelis hakim mengungkap fakta perkara
Keterlibatan R. Hendro dalam perkara PK Nomor 129/Pdt.G/2024/PN RAP diharapkan dapat memberikan perspektif ilmiah terhadap dokumen Surat Ganti Rugi tertanggal 8 Agustus 1990 yang menjadi objek sengketa.
Melalui pemaparan metode pemeriksaan, karakteristik dokumen, serta batasan hasil analisis, keterangan ahli diharapkan dapat membantu proses pencarian fakta dan memberikan bahan pertimbangan tambahan bagi majelis hakim.
Meski demikian, penilaian terhadap kekuatan pembuktian dan keabsahan dokumen tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan keseluruhan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, hasil pemeriksaan forensik tersebut diharapkan menjadi bagian dari proses pembuktian yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Tentang Narasumber
R. Hendro merupakan Praktisi Investigasi dan Forensik Dokumen Independen yang telah menekuni bidang pemeriksaan dokumen sejak 2009. Fokus kegiatannya meliputi investigasi dokumen, analisis tanda tangan, pembuktian ilmiah, serta penerapan prinsip objektivitas dan profesionalitas dalam mendukung penegakan hukum.
Prinsip yang diusungnya adalah: “Lawan Kejahatan dengan ILMU.”(Tim)
