LABUHANBATU, SUMATERA UTARA, Detikkriminal.id – Perjuangan Jurtini Siregar (66) dalam mempertahankan tanah yang diyakininya sebagai warisan peninggalan almarhum ayahnya, Ramali Siregar, memasuki babak baru. Setelah melalui proses hukum di Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), hingga Mahkamah Agung (MA), kini Jurtini bersama kuasa hukumnya, Beriman Panjaitan, S.H., M.H., menempuh upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali (PK).
Permohonan PK tersebut berkaitan dengan perkara Nomor 129/Pdt.G/2024/PN RAP, mengenai sengketa tanah seluas kurang lebih 2 hektare yang berlokasi di Kelurahan Ujung Bandar dan Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
Pihak Jurtini menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan harta warisan peninggalan almarhum ayahnya yang didasarkan pada segel asli tahun 1982. Jurtini juga membantah pernah memperjualbelikan tanah tersebut.
Persoalan semakin mengemuka setelah dalam proses perkara muncul Surat Ganti Rugi tertanggal 8 Agustus 1990 yang diajukan pihak tergugat. Jurtini secara tegas membantah keaslian tanda tangan yang tercantum dalam dokumen tersebut.
Keaslian dokumen dan tanda tangan itulah yang kini menjadi salah satu fokus penting dalam upaya hukum PK yang ditempuh pihak Jurtini.
AJUKAN NOVUM HASIL PEMERIKSAAN FORENSIK DOKUMEN
Untuk memperkuat permohonan PK, pihak Jurtini mengajukan bukti baru (novum) berupa laporan pemeriksaan forensik dokumen yang dilakukan oleh Praktisi Investigasi dan Forensik Dokumen Independen, R. Hendro.
Pemeriksaan tersebut dilakukan melalui Laboratorium Forensik Dokumen Independen dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor FD/DFE/119/X/2026 tertanggal 9 Oktober 2026 di Jakarta.
Pemeriksaan difokuskan pada kondisi fisik Surat Ganti Rugi tahun 1990 serta karakteristik tanda tangan yang dikaitkan dengan nama Jurtini Siregar.
R. Hendro disebut telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan ahli dalam persidangan PK. Keterangan tersebut diharapkan dapat menjelaskan metode pemeriksaan, karakteristik dokumen, serta hasil analisis berdasarkan material yang diperiksa.
Selain itu, pihak Pemohon PK juga mempersiapkan ahli dari Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk memberikan penjelasan teknis terkait pemeriksaan dokumen yang menjadi objek sengketa, sepanjang sesuai dengan mekanisme hukum dan prosedur pemanggilan oleh pengadilan.
BERIMAN PANJAITAN: KEASLIAN DOKUMEN HARUS DIUJI SECARA OBJEKTIF
Kuasa hukum Jurtini, Beriman Panjaitan, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya serius memperjuangkan hak kliennya melalui seluruh mekanisme hukum yang tersedia.
“Kami sudah berjuang dari PN, PT, MA hingga sekarang mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam permohonan PK ini, kami mengajukan novum berupa hasil pemeriksaan forensik dokumen yang berkaitan dengan Surat Ganti Rugi tahun 1990. Kami juga mempersiapkan ahli forensik Mabes Polri untuk memberikan keterangan di persidangan,” tegas Beriman.
Menurutnya, persoalan keaslian dokumen tersebut perlu diuji secara objektif dan ilmiah agar tidak menimbulkan keraguan dalam proses pencarian keadilan.
Ia menyebutkan, kliennya tetap bersikukuh tidak pernah menandatangani maupun melakukan transaksi jual beli atas tanah warisan peninggalan ayahnya tersebut.
“Kami tidak ingin perjuangan panjang ini berhenti tanpa mendapatkan kepastian hukum. Tanah tersebut merupakan warisan almarhum ayah klien kami. Kami akan terus memperjuangkan hak ahli waris melalui mekanisme hukum yang tersedia,” tambahnya.
MENUNGGU PROSES DAN JADWAL PERSIDANGAN PK
Saat ini, pihak Pemohon PK menunggu tahapan administrasi, proses pemeriksaan permohonan, serta penetapan jadwal persidangan sesuai prosedur yang berlaku di pengadilan.
Melalui upaya hukum tersebut, Jurtini berharap majelis hakim dapat memeriksa secara cermat seluruh bukti yang diajukan, termasuk novum, laporan pemeriksaan forensik, serta keterangan ahli yang nantinya disampaikan dalam persidangan.
Pihaknya berharap persoalan Surat Ganti Rugi tertanggal 8 Agustus 1990 dapat memperoleh penilaian hukum secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Perjalanan hukum dari PN, PT, MA hingga pengajuan PK menjadi bagian dari perjuangan panjang Jurtini Siregar dalam mempertahankan tanah yang diyakininya sebagai hak waris keluarga.
Meski demikian, hasil pemeriksaan forensik maupun dalil yang disampaikan masing-masing pihak tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum dan pembuktian di persidangan. Upaya PK ini diharapkan menjadi ruang bagi Pemohon untuk memperoleh pemeriksaan kembali sesuai alasan dan persyaratan yang ditentukan undang-undang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan mengenai tanggapan resmi pihak tergugat terkait bantahan Jurtini atas Surat Ganti Rugi tahun 1990 tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.
(TIM REDAKSI)
