PEMATANGSIANTAR, Detikkriminal.id – Direktur Institute for Justice Law and Society (IJLS) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Daniel Tampubolon, meminta Pemerintah Kota Pematangsiantar memberikan penjelasan terbuka terkait pembangunan dan pengelolaan Stadion SangNaualuh yang disebut memiliki akumulasi anggaran sekitar Rp29,4 miliar.
Angka tersebut terdiri dari anggaran pembangunan dan perbaikan sebelumnya sekitar Rp22 miliar serta alokasi terbaru sebesar Rp7,4 miliar. Penambahan anggaran ini dinilai perlu disertai evaluasi menyeluruh agar pembangunan tidak terus berulang tanpa penyelesaian persoalan mendasar.
Daniel menilai, pemerintah harus memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memiliki perencanaan yang jelas, target pekerjaan yang terukur, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Terlebih, alokasi terbaru Rp7,4 miliar direncanakan untuk pembangunan lapangan yang hingga saat ini masih perlu direalisasikan.
“Jangan sampai anggaran terus bertambah, tetapi persoalan stadion tidak kunjung tuntas. Pemerintah harus menjelaskan apa yang sudah dikerjakan melalui anggaran sebelumnya, apa yang belum terselesaikan, dan apa tujuan penggunaan anggaran terbaru. Publik berhak mengetahui semuanya,” ujar Daniel.
Ia juga menyoroti pentingnya perencanaan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Menurutnya, kelayakan lapangan, fasilitas pendukung, kepastian status lahan, sistem keamanan, serta biaya pemeliharaan harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal.
Selain persoalan pembangunan, Daniel turut meminta perhatian terhadap dugaan penyalahgunaan narkoba di kawasan stadion serta laporan hilangnya sejumlah fasilitas. Ia menilai informasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan aparat berwenang agar tidak berkembang menjadi persoalan keamanan dan kerugian aset daerah.
“Stadion merupakan fasilitas publik yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pembangunan harus diikuti pengawasan dan pengelolaan yang bertanggung jawab. Jangan sampai fasilitas yang dibangun dengan anggaran besar justru tidak terjaga dan kehilangan fungsi,” tambahnya.
IJLS Minta Pemerintah Segera Bertindak
Melalui Institute for Justice Law and Society (IJLS), Daniel menyampaikan beberapa langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Pematangsiantar:
1. Membuka transparansi anggaran sekitar Rp29,4 miliar, termasuk rincian penggunaan anggaran sebelumnya dan alokasi terbaru Rp7,4 miliar.
2. Melakukan evaluasi pembangunan untuk memastikan kesesuaian pekerjaan, kualitas bangunan, dan efektivitas penggunaan anggaran.
3. Menjelaskan realisasi pembangunan lapangan serta target penyelesaian pekerjaan yang telah direncanakan.
4. Memastikan pengelolaan aset, melalui sistem pemeliharaan dan pengamanan yang jelas.
5. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum, termasuk dugaan penyalahgunaan narkoba dan kehilangan fasilitas stadion.
6. Menjamin keberlanjutan fungsi stadion, agar dapat digunakan sebagai fasilitas olahraga yang aman dan layak bagi masyarakat.
Daniel menegaskan bahwa persoalan ini membutuhkan keterbukaan pemerintah dan pengawasan yang serius. Besarnya anggaran harus sejalan dengan kualitas pekerjaan serta manfaat pembangunan.
“Kami dari IJLS mendorong Pemko Pematangsiantar untuk tidak hanya menyampaikan besaran anggaran, tetapi juga membuka hasil pekerjaan dan pertanggungjawabannya. Jangan sampai masyarakat terus melihat penambahan anggaran tanpa mendapatkan kepastian mengenai hasil pembangunan. Uang rakyat harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata,” tutup Daniel Tampubolon.


















