SIBOLGA, Detikkriminal.id – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Sibolga–Tapanuli Tengah menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan relawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Sibolga.
Dugaan tersebut mencuat setelah adanya pengakuan dari sejumlah pelamar yang menyebutkan bahwa mereka dimintai sejumlah uang oleh oknum yang diduga berasal dari pihak mitra atau yayasan pengelola dapur MBG.
Salah seorang pelamar yang mendaftar sebagai sopir mobil pengantaran makanan mengaku dimintai sejumlah uang agar dapat diterima bekerja. Selain itu, seorang pelamar tenaga ahli gizi juga mengaku diminta sejumlah uang agar bisa diterima bekerja di salah satu dapur MBG melalui SPPG di Kota Sibolga.
Padahal, berdasarkan ketentuan teknis pelaksanaan MBG Tahun Anggaran 2026 dan Surat Edaran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 11 Tahun 2026 sebagaimana menjadi perhatian DPC GMNI, perekrutan relawan dilakukan oleh mitra atau yayasan pengelola SPPG.
Ketentuan tersebut tidak membenarkan adanya pungutan uang pendaftaran atau biaya untuk memperoleh pekerjaan sebagai relawan. Adapun biaya pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan surat keterangan sehat merupakan tanggung jawab pelamar sesuai tarif fasilitas kesehatan.
Atas persoalan tersebut, DPC GMNI meminta BGN melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pungutan dalam proses perekrutan relawan MBG di Kota Sibolga.
Tidak hanya persoalan perekrutan, DPC GMNI juga menyoroti penghentian sementara operasional 8 dari total 11 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Sibolga sejak pertengahan November 2026.
Berdasarkan informasi yang diberitakan sejumlah media, penghentian sementara tersebut berkaitan dengan belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana dapur. Sebelumnya, pengelola telah diberikan waktu untuk melakukan perbaikan, tetapi belum menyampaikan laporan perbaikan hingga batas waktu yang ditentukan.
Adapun delapan dapur SPPG yang dilaporkan mengalami penghentian sementara operasional, yaitu:
1. SPPG Sibolga Ilir.
2. SPPG Hutabarangan.
3. SPPG Sibolga Pasar Baru.
4. SPPG Pancuran Gerobak.
5. SPPG Pancuran Gerobak 2.
6. SPPG Aek Muara Pinang.
7. SPPG Sibolga Aek Manis.
8. SPPG Aek Parombunan 2.
DPC GMNI menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius BGN, khususnya dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh mitra serta pengelola dapur MBG.
Selain itu, DPC GMNI turut mempertanyakan efektivitas pengawasan Koordinator Wilayah (Korwil) MBG di wilayah Sibolga, Suwandi Tarihoran, dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, baik dari segi perekrutan tenaga kerja, kelayakan infrastruktur dapur, maupun kualitas pelayanan.
PERNYATAAN KETUA CABANG DPC GMNI
Ketua Cabang DPC GMNI Kota Sibolga–Tapanuli Tengah, Lena Wati Gulo, menyampaikan bahwa program MBG merupakan program pemerintah yang harus dijalankan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan dijadikan kesempatan untuk mencari keuntungan melalui praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
“Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menjadi ladang bagi oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. Jika benar ada pelamar yang dimintai uang agar diterima menjadi relawan MBG, maka persoalan ini harus diusut secara serius.”
Lena Wati Gulo juga menegaskan:
“Menjadi relawan MBG bukan berarti masyarakat harus membayar untuk mendapatkan pekerjaan. Kami meminta BGN dan pihak terkait memeriksa dugaan pungutan ini. Jangan ada masyarakat yang dipersulit atau dimanfaatkan karena membutuhkan pekerjaan.”
Terkait penghentian sementara delapan dapur SPPG di Kota Sibolga, Lena menyampaikan:
“Kalau benar delapan dari sebelas dapur MBG di Kota Sibolga dihentikan sementara karena tidak memenuhi standar kelayakan, ini menjadi pertanyaan besar bagi sistem pengawasan yang selama ini berjalan. Bagaimana dapur-dapur tersebut bisa beroperasi apabila fasilitasnya belum memenuhi standar yang ditetapkan?”
Lebih lanjut, Lena juga menyoroti tanggung jawab Koordinator Wilayah MBG dalam melakukan pengawasan.
“Kami mempertanyakan sejauh mana fungsi dan tanggung jawab Korwil MBG wilayah Sibolga dalam mengawasi pelaksanaan program ini. Jangan sampai pengawasan hanya sebatas administrasi, sementara persoalan di lapangan tidak terpantau dengan baik.
Kami meminta BGN mengevaluasi kinerja pengawasan di wilayah Sibolga.”
Ia juga menambahkan:
“Program MBG ini menggunakan anggaran negara dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Oleh karena itu, pelaksanaannya harus transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban akibat lemahnya pengawasan.”
DESAKAN DPC GMNI
Atas sejumlah persoalan tersebut, DPC GMNI Kota Sibolga–Tapanuli Tengah menyampaikan beberapa tuntutan:
1. Mendesak BGN melakukan investigasi terhadap dugaan pungutan liar dalam proses perekrutan relawan MBG di Kota Sibolga.
2. Meminta BGN menindak tegas apabila ditemukan mitra, yayasan, atau oknum yang terbukti melakukan pungutan tidak sesuai ketentuan.
3. Meminta transparansi proses perekrutan relawan dan tenaga profesional di seluruh dapur SPPG.
4. Mendesak evaluasi terhadap kinerja Korwil MBG wilayah Sibolga dalam menjalankan fungsi pengawasan.
5. Meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap kelayakan sarana dan prasarana seluruh dapur SPPG di Kota Sibolga.
6. Meminta agar operasional dapur yang belum memenuhi standar tidak dipaksakan berjalan sebelum seluruh persyaratan dipenuhi.
DPC GMNI Kota Sibolga–Tapanuli Tengah menegaskan bahwa pengawasan terhadap program pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan kontrol sosial organisasi.
Kami tidak ingin program yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat justru dicederai oleh dugaan praktik pungli, lemahnya pengawasan, dan pengelolaan yang tidak profesional.
GMNI Jaya! Marhaen Menang!


















