Sorong, Detikkriminal.id – 07-10-2026. Robi irawan wiratmoko menyoroti lemahnya pengungkapan kasus Tipikor di papua Barat Daya,Baik itu dari pemprov,pemkot,pemkab,di provinsi Papua Barat daya,temuan-temuan dari DPD lembaga investigasi negara papua Barat Daya sangat banyak sesuai data yang ada pada DPD lembaga investigasi negara papua Barat Daya,contohnya data LHP BPK RI TAHUN ANGGARAN 2024/2025 masih banyak temuan BPK yang kiranya APH harus menindak lanjuti,kami lembaga investigasi negara sebagai fungsi kontrol sangat menyayangkan ada apa…?? Ucap Robi irawan wiratmoko.
Robi pun mempertanyakan beberapa kasus Tipikor yang terjadi di papua Barat daya ini contoh,sampai saat ini kasus dugaan Tipikor dana oprasional kabupaten sorong selatan,semua sda diperiksa tapi sampai saat ini keterbukaan ke publik tdk ada,robi mempertanyakan,kejaksan negeri sorong sda sampai dimana proses ini.
Salah satu yang mendapat perhatian dari lembaga investigasi negara papua Barat daya yang dilaporkan ke DPP adalah belanja sewa kendaraan bermotor, pada sekretariat DPRD KABUPATEN SORONG mencapai RP 4.06 miliar, temuan LHP BPK 2025 pada dinas PUPR PAPUA BARAT DAYA atas kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas pelaksanaan sembilan paket pekerjaan belanja modal jalan,jaringan dan irigasi pada Dinas Pekerjaan umum dan perumahan rakyat senilai Rp 3.332.326.000.000,kami menduga bila mana tdk di tindaklanjuti,temuan BPK berarti dugaan kami ada permainan antara APH,yang menjadi sorotan DPP lembaga investigasi negara.
Robi berharap adanya temuan BPK ini menjadi pintu masuk bagi APH untuk mengungkap kerugian uang negara, tapi bilamana APH kurang mampu,yah kami akan mengawal temuan ini langsung ke kejaksaan agung jampidsus,jamwas,KPK Mabes polri,lembaga investigasi negara tidak main- main terkait beberapa temuan ini, bilamana ada APH bermain kami tdk akan segan melaporkan oknum-oknum ini,Robi irawan wiratmoko selaku ketua umum lembaga investigasi negara,berharap kapolda papua Barat daya yang baru,bisa mengusut kasus Tipikor yang terjadi di papua Barat daya,khusus pemprov,pemkot,pemkab,dan Robi pun berharap kejaksaan negri sorong,kejaksaan tinggi papua Barat,harus melihat temuan- BPK dari 2023/2025.
jangan kami tanya jawabannya suda dikembalikan ke kas daerah,tapi pembuktian harus di jawab ke publik,bilamana sda ada pengembalian,di lengkapi dengan dokumen pengembalian,disini kami lembaga investigasi negara tdk mencari-cari kesalahan,tapi sebagai lembaga yang diakui negara,dalam bidang investigasi,kami tetap akan mematuhi aturan AD/ART dan visi misi lembaga investigasi negara,kami menyuarakan temuan BPK karena lembaga investigasi negara memegang data,dan kami bersuara tetap memakai asas praduga tak bersalah,tegas Robi sebagai orang nomor satu di lembaga investigasi negara.
Amatd
