banner 728x250
Berita  

Komda SUMUT-NAD Apresiasi ketegasan Gubernur Bobby Nasution Terkait Kerusakan Gunung Sibayak, Desak Aparat Penegak Hukum Usut Tuntas

banner 120x600
banner 468x60

Medan, Detikkriminal.id – 21 November 2026 – Komisaris Daerah Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Sumatera Utara – Nanggroe Aceh Darussalam (KOMDA PMKRI – NAD), Sirdo Sagala, menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap ketegasan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam merespons dugaan kerusakan lingkungan di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, akibat aktivitas pembukaan jalan menggunakan alat berat berupa ekskavator.

Menurut Sirdo, langkah Gubernur Sumatera Utara yang turun langsung meninjau lokassi dan menyatakan bahwa tindakan pembukaan jalur tersebut tidak tepat merupakan bentuk respons yang patut diapresiasi. Baginya, persoalan kerusakan lingkungan tidak cukup hanya ditanggapi dengan pernyatan atau instruksi administratif tetapi harus di ikuti dengan tindakan nyata dan langkah yang terukur.

banner 325x300

”kami tentu mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara dalam merespons persoalan pembukaan jalan di kawasan Gunung Sibayak patut di apresiasi. Ketegasan tersebut tidak hanya disampaikan melalui pernyataan, tetapi juga ditunjukkan dengan turun langsung melihat kondisi dan situasi di lokasi. Ini merupakan bentuk keberpihakan Bapak Bobby Nasution terhadap upaya perlindungan lingkungan yang harus kita dukung bersama,” ujar Sirdo.

Lebih lanjut, Sirdo meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara, Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan, serta Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk segera melakukan pemeriksaan dan investigasi menyeluruh secara objektif dan profesional dan tidak boleh berhenti pada teknis pelaksanaan pekerjaan.

” PMKRI SUMUT-NAD tentu sejalan dengan langkah yang telah disampaikan Bapak Gubernur. Instruksi kepada Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat dan Gakkum untuk melakukan pemeriksaan merupakan langkah awal yang baik. Namun, kami juga meminta agar pemeriksaan dilakukan secara transparan, menyeluruh, dan tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi. Harus dipastikan siapa yang mengambil keputusan, dasar kewenangan pelaksanaan dan prosedur ketentuan perlindungan lingkungan,” Jelas Sirdo.

Di luar pemeriksaan internal pemerintah daerah, Sirdo juga mendesak Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan untuk turut mengambil peran sesuai dengan kewenangan masing-masing. Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai persolan adminstrasif di pemerintahan. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana atau pelanggaran hukum, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya melalui proses hukum yang profesional dan transparan.

”kami memintaa agar ketegasan yang telah ditunjukkan Bapak Gubernur diikuti oleh pimpinan institusi lain. Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan harus turut mendalami persoalan ini sesuai dengan kewenangannya. DPRD Sumatera Utara juga tidak boleh diam. Fungsi pengawasan harus dijalankan untuk memastikan pengelolaan kawasan konservasi tidak dilakukan sewenang-wenang,” tagas Sirdo.

Sebelumnya, Kepala UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit barisan menjelaskan bahwa aktivitas pembukaan jalan menggunakan ekskavator dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan menyediakan jalur evakuasi guna mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat yang menimpa pendaki atau wisatawan.

Menurut Sirdo, apabila memang dibutuhkan jalur evakuasi baru, UPTD Tahura seharusnya terlebih dahulu melakukan kajian terhadap jalur yang sudah tersedia, mengidentifikasi kebutuhana keselamatan pendaki, serta berkoordinasi dengan DLHK Provinsi Sumatera Utara dan pihak-pihak lain. Komunitas Pecinta Alam, Organisasi Pendaki, Masyarakat Stempat, serta para ahli lingkungan perlu dilibatkan dalam proses perencanaan.

”Pelaksanaan pembukaan jalur baru yang menggunakan ekskavator tersebut tentu menjadi pertanyaan, terutama jika masih terdapat jalur atau titik evakuasi lain yang dapat dioptimalkan. Menurut kami, pembangunan infrastruktur harus mengutamakan prinsip kehati-hatian, efektivitas, serta mengupayakan dampak lingkungan yang seminim mungkin,” terang sirdo.

Sirdo menilai, persoalan ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola dan sistem pengawasan kawasan Tahura Bukit Barisan. Sebagai kawasan konservasi, ”pengelolaan Gunung Sibayak tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan aksesibilitas dan kepentingan pariwisata, tetapi harus mengutamakan perlindungan ekosistem, keberlanjutan lingkungan, serta keselamatan masyarakat dan pengunjun.”

Ia menegaskan bahwa ketentuan konservasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, menempatkan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan konservasi. Dengan demikian, setiap kegiatan di kawasan konservasi harus dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi dan ketentuan pengelolaan kawasan tersebut.

“Gunung Sibayak bukan sekadar objek wisata yang dapat dibuka atau ditata sesuka hati. Kawasan ini memiliki fungsi ekologis yang harus dijaga. Setiap kebijakan pembangunan maupun peningkatan aksesibilitas harus tunduk pada prinsip konservasi. Jangan sampai kepentingan jangka pendek justru menimbulkan kerusakan yang dampaknya harus ditanggung oleh generasi mendatang,” tegasnya.

PMKRI SUMUT–NAD juga mengapresiasi pemerintah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution yang dengan keberpihakannya meminta agar pemulihan kerusakan segera dilakukan dengan jangka waktu yang sangat singkat kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

”kami berharap Dinas Lingkungan Hidup provinsi Sumatera utara segera melakukan inventarisasi terhadap dampak pembukaan jalan tersebut, termasuk perubahan bentang alam, hilangnya vegetasi, dan potensi gangguan terhadap ekosistem di sekitar lokasi pekerjaan. Serta segera menindaklanjuti Instruksi Bapak Gubernur agar segera melakukan pemulihan lingkungan di Gunung Sibayak.” tutup Sirdo Sagala Komda PMKRI Sumut-NAD itu.

Facebook Comments Box
banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *