MEDAN, Detik kriminal – Polemik terkait penyerahan barang titipan mencuat di sebuah kantor advokat di Kota Medan. Seorang perempuan mengaku mengalami kesulitan memperoleh salinan dokumen administrasi yang menurutnya berkaitan dengan proses penitipan dan pengembalian barang miliknya.
Menurut keterangannya kepada media, peristiwa tersebut terjadi saat dirinya mendatangi Kantor Advokat S. Munthe & Rekan untuk menerima barang yang sebelumnya dititipkan. Dalam proses penyerahan tersebut, ia mengaku meminta salinan Berita Acara maupun dokumen administrasi yang mencatat daftar barang yang dititipkan.
Namun, menurut pengakuannya, permintaan tersebut tidak dipenuhi. Situasi kemudian sempat memanas ketika anggota keluarganya meminta penjelasan mengenai rincian barang yang diserahkan dan kesesuaian dengan barang yang sebelumnya dititipkan.
“Saya hanya ingin memastikan barang yang diterima sesuai dengan yang dititipkan serta memperoleh salinan dokumen yang berkaitan dengan penitipan tersebut sebagai arsip dan bentuk kepastian administrasi,” ujarnya.
Perempuan tersebut menilai dokumen administrasi memiliki peran penting untuk memastikan transparansi serta menghindari potensi kesalahpahaman di kemudian hari.
Sejumlah praktisi hukum yang dimintai tanggapan menyebut bahwa dalam praktik profesional, setiap proses penitipan dan penyerahan barang idealnya didukung administrasi yang tertib, terdokumentasi dengan baik, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.
“Dokumentasi yang jelas akan memudahkan proses verifikasi apabila di kemudian hari muncul keberatan atau perbedaan pendapat terkait barang yang dititipkan,” ujar salah seorang praktisi hukum yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Kantor Advokat S. Munthe & Rekan terkait kronologi kejadian maupun alasan belum diberikannya salinan dokumen yang dimaksud. Upaya konfirmasi yang dilakukan media masih terus berlangsung.
Peristiwa ini kembali mengingatkan pentingnya tata kelola administrasi dalam proses penitipan barang, terutama ketika penitipan tersebut berkaitan dengan pihak-pihak yang sedang terlibat dalam suatu perkara hukum atau sengketa.
Pengamat hukum menilai bahwa apabila terdapat keberatan dari salah satu pihak, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui berbagai mekanisme, mulai dari mediasi, pengaduan kepada organisasi advokat yang berwenang, hingga upaya hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
