LABUHANBATU, Detik kriminal — Polemik terkait dugaan pemotongan dana dan dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, bergulir ke DPRD Labuhanbatu.
Sebanyak 43 tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Tanjung Haloban menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Labuhanbatu di Gedung DPRD Labuhanbatu, Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat, Kamis (10/9/2026).
RDP tersebut digelar setelah para nakes sebelumnya menyampaikan permintaan kepada DPRD Labuhanbatu untuk dapat bertemu dan membahas sejumlah persoalan yang mereka hadapi di Puskesmas Tanjung Haloban.
Salah seorang nakes, Jenni Silalahi, mengatakan kehadiran puluhan tenaga kesehatan tersebut merupakan bentuk perjuangan untuk menyampaikan persoalan yang selama ini mereka rasakan, khususnya terkait hak-hak nakes yang menurut mereka belum terselesaikan.
“Kedatangan kami para nakes Puskesmas Tanjung Haloban ke gedung Dewan ini karena sebelumnya kami memang meminta kepada anggota DPRD untuk bertemu terkait persoalan yang ada di Puskesmas Tanjung Haloban. Hari ini agenda tersebut dapat terlaksana,” ujar Jenni kepada awak media.
Menurutnya, RDP bersama Komisi IV DPRD Labuhanbatu menjadi kesempatan bagi para nakes untuk menyampaikan langsung aspirasi dan persoalan yang berkaitan dengan polemik pengelolaan dana JKN yang sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial.
“Kami hadir untuk rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Labuhanbatu yang membidangi persoalan kami, tentang polemik yang sempat viral di media sosial mengenai adanya dugaan pemotongan dana dan dugaan pungutan liar atas pengelolaan dana JKN di Puskesmas Tanjung Haloban,” katanya.
Dalam RDP tersebut, selain para tenaga kesehatan, turut hadir sejumlah anggota Komisi IV DPRD Labuhanbatu, Kepala Puskesmas Tanjung Haloban serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.
Jenni berharap DPRD Labuhanbatu dapat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi yang disampaikan para nakes dan mendorong penyelesaian terhadap persoalan yang mereka anggap belum mendapatkan titik terang.
“Kami berharap Kepala Puskesmas Tanjung Haloban diganti. Semoga dengan RDP ini para anggota Dewan dapat memberikan rekomendasi dan solusi terbaik bagi kami para nakes yang merasa terzalimi selama ini,” ungkapnya.
Para nakes juga berharap hasil RDP tersebut tidak berhenti sebatas pembahasan, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan rekomendasi maupun langkah konkret dari pihak-pihak terkait.
Polemik mengenai dugaan pemotongan dana dan dugaan pungli dalam pengelolaan dana JKN tersebut kini menjadi perhatian DPRD Labuhanbatu. Para nakes berharap melalui forum RDP, persoalan yang mereka sampaikan dapat ditelusuri secara objektif dan menghasilkan penyelesaian yang adil.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi lebih lanjut mengenai hasil RDP serta tanggapan dari Kepala Puskesmas Tanjung Haloban maupun pihak terkait lainnya atas dugaan yang disampaikan para nakes.
(Tim-red)
