banner 728x250

Breaking News! Direktur Utama PLN Suroso Isnandar Diduga Telantarkan Anak dan Istri Sah demi Perempuan Lain

banner 120x600
banner 468x60

JAKARTA, Detikkriminal.id — Di tengah komitmen korporasi untuk terus menerangi Nusantara, rumah tangga Direktur Utama PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, justru dilaporkan mengalami pemadaman total akibat dugaan penelantaran terhadap istri sah dan anak kandungnya. Persoalan yang bermula dari ranah domestik ini kini merembet jauh hingga menyentuh isu krusial seputar konflik kepentingan dan rusaknyatata kelola di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.

Nama Suroso mendadak menjadi sorotan setelah rekaman videonya beredar luas di platform media sosial Facebook lewat akun *Cak Kirun Reel* dengan tajuk *”Silaturahmi Dengan Bapak Dirut PLN Pusat”*. Dalam tayangan tersebut, Suroso tampak santai menggandeng dan memperkenalkan seorang perempuan bernama Nur Zulaiah kepada rekan-rekannya dengan panggilan mesra “mah”, kendati keduanya diketahui masih terikat pernikahan sah dengan pasangan masing-masing.

banner 325x300

Berdasarkan dokumen resmi kependudukan, Suroso dan istri sahnya, Rosiana Mayasari, melangsungkan pemberkatan nikah secara Katolik di Kapel Biara St. Dominikus, Purwokerto, pada 11 November 2011 dan tercatat melalui Akta Perkawinan No. 173/K/2011. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai seorang putri bernama Elizabeth Gloriana yang lahir pada 5 Desember 2014.

Hingga saat ini, status pernikahan antara Suroso dan Rosiana secara hukum negara masih belum berakhir atau belum diputus cerai, dengan proses hukum yang tercatat melalui perkara nomor **1154** (yang identitas para pihaknya disamarkan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP). Di tengah proses hukum yang masih berjalan tersebut, beredar pula dugaan kuat bahwa Suroso berencana berpindah keyakinan (masuk Islam) sebagai syarat formal untuk meresmikan ikatannya dengan Nur Zulaiah dalam beberapa waktu dekat.

Di balik jabatan mentereng yang diemban Suroso, relasi keluarga tersebut runtuh akibat serangkaian pengabaian serius. Elizabeth, yang memiliki riwayat keterlambatan bicara (*speech delay*) dan membutuhkan perhatian ekstra, justru disebut kerap dibiarkan menghabiskan waktu dengan gawai (*screen time*) tanpa pengawasan demi menghindari kerepotan. Situasi kian memburuk dengan tertutupnya pengelolaan keuangan keluarga, di mana Suroso diduga lebih memprioritaskan kepentingan pribadi serta modal usaha sejak sebelum melompat ke kursi puncak pimpinan PLN pada akhir 2023.

Konflik internal ini mencapai titik didih ketika hubungan batin suami-istri terputus selama bertahun-tahun, berlanjut dengan aksi pisah rumah sejak Januari 2026 setelah Suroso kerap meninggalkan kediaman tanpa izin. Tindakan tersebut praktis memutus tanggung jawab moral maupun material bagi keluarga yang ditinggalkan.

Persoalan pribadi ini pada kenyataannya telah melampaui batas etika privat karena menyeret secara langsung urusan manajerial serta tata kelola strategis korporasi negara. Nur Zulaiah disebut-sebut memegang kendali serta pengaruh yang sangat kuat terhadap pengambilan keputusan di berbagai sektor vital di dalam tubuh PT PLN (Persero). Keterlibatan pihak luar tanpa kapasitas resmi dalam menentukan kebijakan strategis perusahaan tentu merupakan bentuk konflik kepentingan yang nyata dan merusak tatanan profesionalisme.

Dugaan intervensi tersebut semakin memperpanjang daftar panjang rusaknya sistem meritokrasi di lingkungan PLN yang selama ini didengungkan. Berbagai isu penempatan pejabat hingga tenaga kontrak yang ditempuh melalui jalur kedekatan non-prosedural membuat iklim kerja di tubuh perusahaan pelat merah ini semakin merosot.

Kemunculan terbuka sang Dirut bersama pasangan non-resminya di ruang publik, ditambah dengan dugaan kuat intervensi manajerial, menuai kecaman keras dari berbagai kalangan. Tindakan ini dinilai telah menampar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang seharusnya menjunjung tinggi integritas moral serta profesionalisme bagi para pemegang kebijakan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Desakan agar Menteri BUMN segera memanggil, mengaudit, dan mengevaluasi jabatan Suroso Isnandar kini kian menguat demi menjaga kredibilitas institusi serta menyelamatkan iklim profesionalisme di PLN. Di media sosial, warganet pun menyerukan sanksi sosial terhadap pejabat publik yang terbukti menelantarkan anak serta istri sahnya. Publik menegaskan bahwa kinerja operasional di sektor kelistrikan tidak dapat dijadikan pembenaran atas dugaan pelanggaran etika, hukum keluarga, maupun penyalahgunaan wewenang.

Ironisnya, sementara perusahaan yang dipimpinnya gencar mengalirkan listrik hingga pelosok negeri, pimpinan tertingginya justru dinilai sukses memadamkan keadilan, integritas, serta kehangatan bagi darah dagingnya sendiri di rumah.

Facebook Comments Box
banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *