banner 728x250

Barcode Resmi Dipersoalkan, Pelangsir Pertalite Ditangkap! Warga Dairi Desak Polres Buka Dasar Hukum Penindakan

banner 120x600
banner 468x60

DAIRI – DETIKKRIMINAL.ID – Penangkapan sejumlah warga yang diduga melakukan aktivitas pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite ke sejumlah desa di Kabupaten Dairi, Kamis malam (19/11/2026) sekitar pukul 23.00 WIB, menuai tanda tanya dan keresahan di tengah masyarakat.

Persoalan ini menjadi sorotan lantaran para pelangsir yang diamankan disebut-sebut telah memiliki barcode yang diklaim diterbitkan melalui mekanisme administrasi Dinas Pertanian Kabupaten Dairi, berdasarkan rekomendasi awal dari pemerintah desa.

banner 325x300

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kejelasan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan yang jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Salah seorang anggota keluarga pelangsir yang diamankan mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, bukan untuk memperkaya diri melalui praktik penimbunan BBM.

“Kami bukan penimbun. Kami bukan mau kaya. Kami hanya mencari sesuap nasi untuk keluarga,” ungkapnya.

Pihak keluarga juga menyampaikan bahwa hingga rilis ini disusun, para warga yang diamankan masih berada di ruangan Pidsus Polres Dairi. Mereka mengaku belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai status hukum maupun dasar penindakan terhadap anggota keluarga mereka.

Namun, informasi mengenai keberadaan dan status para warga tersebut masih perlu dikonfirmasi secara resmi kepada pihak kepolisian.

BARCODE ADA, TETAPI MENGAPA PENYALURAN DIPERMASALAHKAN?

Masyarakat mempertanyakan dasar penindakan terhadap para pelangsir, terutama apabila benar mereka memiliki barcode dan dokumen rekomendasi dari instansi terkait.

Sejumlah pertanyaan pun muncul dan meminta penjelasan terbuka dari Polres Dairi:

1. Jika barcode diperoleh melalui mekanisme resmi dan rekomendasi pemerintah desa, apakah dokumen tersebut memang memberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran Pertalite ke desa-desa?
2. Siapa yang berwenang mengatur distribusi BBM bersubsidi bagi masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU?
3. Apa dasar hukum dan dugaan pelanggaran yang menjadi alasan penangkapan para pelangsir tersebut?
4. Apakah sebelumnya telah dilakukan sosialisasi mengenai batasan penggunaan barcode, kuota, serta mekanisme pengangkutan dan penyaluran BBM bersubsidi?

Pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengintervensi proses penegakan hukum, melainkan meminta transparansi agar masyarakat memahami aturan yang berlaku.

Sebab, kepemilikan barcode tidak serta-merta membenarkan seluruh bentuk pengangkutan atau penjualan kembali BBM bersubsidi. Karena itu, mekanisme penerbitan barcode, peruntukan kuota, dan aktivitas distribusinya perlu diperjelas oleh instansi berwenang.

JANGAN BIARKAN WARGA DESA MENJADI KORBAN KETIDAKJELASAN ATURAN

Masyarakat berharap persoalan ini mendapat perhatian serius dari para pemangku kebijakan di Kabupaten Dairi maupun wakil rakyat di tingkat pusat.

Nama-nama yang diharapkan dapat membantu menjembatani persoalan ini antara lain:

– Anggota DPR RI Hinca Panjaitan.
– Ketua DPRD Kabupaten Dairi Sabam Sibarani.
– Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dairi.

Masyarakat meminta agar persoalan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi penindakan, tetapi juga dari sisi kebutuhan warga pedesaan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap BBM.

Pemerintah daerah diharapkan dapat menjelaskan apakah mekanisme rekomendasi dan penerbitan barcode yang selama ini berjalan sudah sesuai dengan ketentuan distribusi BBM bersubsidi.

LIMA TUNTUTAN WARGA: POLRES DAIRI DIMINTA BUKA RUANG DIALOG

Untuk menghindari polemik berkepanjangan, warga dan keluarga para pelangsir menyampaikan sejumlah tuntutan:

1. Kejelasan status hukum

Polres Dairi diminta memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai status hukum warga yang diamankan, termasuk dasar penangkapan dan dugaan pelanggaran yang disangkakan.

2. Evaluasi sistem barcode

Dinas Pertanian bersama instansi terkait diminta melakukan sosialisasi dan pendataan ulang mengenai penerbitan barcode, kuota, serta ketentuan penggunaan BBM bersubsidi.

3. Pembinaan dan sosialisasi

Apabila terdapat ketentuan yang belum dipahami masyarakat, pemerintah dan instansi terkait diharapkan memberikan edukasi agar warga tidak terjebak dalam praktik yang bertentangan dengan hukum.

4. Skema penyaluran BBM yang legal

Pemerintah diharapkan mencari solusi distribusi BBM yang sesuai aturan dan dapat menjangkau masyarakat di desa-desa yang jauh dari SPBU.

5. Dialog terbuka lintas instansi

Polres Dairi, Dinas Pertanian, DPRD, pemerintah desa, serta perwakilan keluarga pelangsir diharapkan duduk bersama untuk mencari penyelesaian yang adil dan tidak merugikan masyarakat.

PENEGAKAN HUKUM JANGAN SAMPAI MENGABAIKAN KEJELASAN DAN KEADILAN

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi tentu harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, transparansi mengenai dasar penindakan dan kepastian status hukum masyarakat juga merupakan hal penting.

Di wilayah pedesaan, BBM memiliki peran penting untuk menunjang aktivitas pertanian, transportasi, pendidikan, dan perekonomian masyarakat.

Karena itu, warga berharap persoalan ini tidak berhenti pada penangkapan semata, tetapi juga menjadi momentum bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membenahi mekanisme distribusi BBM bersubsidi agar lebih jelas, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan keresahan.

Kini masyarakat menunggu penjelasan resmi Polres Dairi dan Dinas Pertanian Kabupaten Dairi.

Jangan sampai masyarakat dibuat bingung oleh aturan yang tidak mereka pahami. Jika ada pelanggaran, tunjukkan dasar hukumnya. Jika ada persoalan administrasi, jelaskan mekanismenya. Penegakan hukum harus tegas, tetapi kepastian hukum dan hak masyarakat juga wajib dijaga.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Polres Dairi maupun Dinas Pertanian Kabupaten Dairi terkait penangkapan tersebut. DetikKriminal.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi pemberitaan yang berimbang.

Facebook Comments Box
banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *