Medan, Detik kriminal – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Medan mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia untuk bertanggung jawab atas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di Kota Medan dan sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Kelangkaan tersebut telah mengakibatkan antrean panjang di berbagai SPBU, menghambat aktivitas masyarakat, dan merugikan rakyat kecil yang bergantung pada ketersediaan BBM untuk mencari nafkah.
Sekretaris DPC GMNI Medan, Felix Pendrianus Halawa, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai gangguan distribusi biasa. Menurutnya, negara memiliki kewajiban konstitusional menjamin ketersediaan energi bagi rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Yang menjadi korban dari kelangkaan BBM ini adalah rakyat. Sopir angkutan, ojek online, nelayan, petani, pelaku UMKM, hingga masyarakat yang setiap hari bergantung pada BBM untuk bekerja. Karena itu, Menteri ESDM dan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut tidak boleh saling melempar tanggung jawab. Mereka harus bertanggung jawab penuh atas persoalan ini,” tegas Felix.
Felix menilai Menteri ESDM sebagai pemegang kebijakan sektor energi nasional wajib memastikan distribusi BBM berjalan normal di seluruh daerah. Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut sebagai pelaksana distribusi di wilayah Sumatera harus mampu menjamin pasokan BBM tetap tersedia di setiap SPBU.
“Rakyat tidak membutuhkan alasan ataupun pembenaran. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa BBM tersedia dan dapat diperoleh tanpa harus mengantre berjam-jam. Kegagalan menjamin distribusi energi merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak rakyat, lanjutnya.»
DPC GMNI Medan juga mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM di Sumatera Utara serta mengusut apabila terdapat unsur kelalaian atau penyimpangan yang menyebabkan terganggunya pasokan BBM kepada masyarakat.
Sebagai organisasi kader dan organisasi perjuangan yang berlandaskan Marhaenisme, DPC GMNI Medan menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga distribusi BBM kembali normal dan negara benar-benar hadir melindungi kepentingan rakyat. Energi adalah hak rakyat, bukan kemewahan, sehingga negara wajib menjamin ketersediaannya demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
