RANTAUPRAPAT, Detikkriminal.id – Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah di Desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat.
Sidang perdana yang berlangsung pada Senin (9/11/2026) di Ruang Cakra PN Rantauprapat tersebut dibuka oleh majelis hakim. Namun, para Tergugat tidak hadir dalam persidangan.
Atas ketidakhadiran tersebut, majelis hakim akan melakukan pemanggilan kembali terhadap para Tergugat untuk mengikuti persidangan berikutnya yang dijadwalkan pada pekan depan.
Perkara ini diajukan oleh Heppy Handono melalui kuasa hukumnya terhadap dua warga berinisial M dan W.S., serta Kepala Desa Pematang Seleng sebagai Tergugat III. Gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor 177/Pdt.G/2026/PN-Rap, tertanggal 26 Oktober 2026.
Kuasa hukum Penggugat dari Kantor Hukum Beriman Panjaitan, S.H., M.H. & Partners, yakni Advokat Beriman Panjaitan, S.H., M.H. dan Oscar Crisman Panjaitan, S.H., menyampaikan bahwa gugatan tersebut berkaitan dengan tanah seluas 3.030 meter persegi yang diklaim kliennya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3055 atas nama Heppy Handono.
Menurut pihak Penggugat, terdapat persoalan terkait dugaan penguasaan sebagian objek tanah serta penerbitan surat ganti rugi yang dinilai berkaitan dengan bidang tanah tersebut.
Pihak Penggugat berpendapat bahwa riwayat tanah, dasar penerbitan surat ganti rugi, serta keabsahan dokumen yang dipersoalkan perlu diuji melalui proses hukum.
Kuasa hukum Penggugat juga menyebut bahwa sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, pihaknya telah melayangkan tiga kali somasi kepada para Tergugat.
Melalui gugatan PMH tersebut, Penggugat meminta majelis hakim menguji dasar kepemilikan tanah berdasarkan SHM Nomor 3055, menilai dugaan perbuatan melawan hukum, memeriksa keabsahan surat ganti rugi yang dipersoalkan, serta memutus tuntutan terkait pengosongan objek sengketa.
Sementara itu, karena para Tergugat tidak hadir dalam sidang perdana, pengadilan akan melakukan pemanggilan kembali sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ketidakhadiran tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa para Tergugat melakukan pelanggaran hukum.
Persidangan selanjutnya diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan, argumentasi, serta bukti masing-masing di hadapan majelis hakim.
Penyelesaian perkara ini sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan atau tanggapan resmi dari pihak para Tergugat.(Tim-red)
