BATU BARA, SUMATERA UTARA, Detikkriminal.id – Pembangunan dam parit di Dusun Pasar Baru, Desa Sei Rakyat, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, yang mencantumkan sumber pendanaan APBN Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp120 juta, kini menjadi sorotan.
Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari mekanisme penunjukan pihak pelaksana pekerjaan yang dipertanyakan, keterbukaan dokumen bestek, penempatan papan informasi proyek, hingga perbedaan informasi mengenai besaran anggaran yang disebut pernah disampaikan dalam rapat masyarakat.
Hasil penelusuran awak media Pers 24 Today, Maruba Sirait, menemukan sejumlah hal yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait. Persoalan tersebut dinilai penting untuk diklarifikasi mengingat kegiatan pembangunan menggunakan anggaran negara yang harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
PENUNJUKAN PELAKSANA PEKERJAAN DIPERTANYAKAN, MASYARAKAT MENGAKU TAK MENGETAHUI MEKANISMENYA
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penunjukan F. Sihombing bersama rekan-rekannya sebagai pihak yang mengerjakan pembangunan dam parit tersebut.
Berdasarkan penelusuran awak media, belum diperoleh penjelasan terbuka mengenai mekanisme penunjukan pihak pelaksana. Masyarakat yang ditemui juga disebut tidak mengetahui secara jelas apakah penentuan pelaksana dilakukan melalui musyawarah atau mekanisme lain sesuai ketentuan program.
Nama F. Sihombing dan rekan-rekannya kemudian diketahui sebagai pihak yang mengerjakan kegiatan tersebut.
Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan: siapa yang memiliki kewenangan menunjuk pelaksana pekerjaan? Apa dasar penunjukannya? Bagaimana mekanisme penetapan pihak pelaksana dalam kegiatan yang menggunakan dana APBN tersebut?
Pertanyaan ini perlu dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.
DOKUMEN BESTEK TAK JELAS KEBERADAANNYA, KETUA GAPOKTAN DAN PEMBORONG SALING MENUNJUK
Persoalan berikutnya muncul ketika awak media berupaya meminta dokumen bestek atau spesifikasi teknis pembangunan dam parit.
Awak media mendatangi Ketua Gapoktan Desa Sei Rakyat, R. Manurung, bersama pengurusnya, A. Manurung dan M. Sinaga, untuk meminta penjelasan sekaligus melihat dokumen teknis yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.
Namun, menurut keterangan yang diperoleh awak media, pihak pengurus Gapoktan menyampaikan bahwa dokumen bestek berada di tangan pihak pemborong, yakni F. Sihombing bersama rekan-rekannya.
Awak media kemudian menemui F. Sihombing untuk meminta dokumen yang sama. Akan tetapi, jawaban yang disampaikan justru berbeda. F. Sihombing menyebutkan bahwa dokumen bestek berada pada Ketua Gapoktan R. Manurung dan pengurusnya.
Perbedaan keterangan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai siapa sebenarnya yang menguasai dokumen perencanaan kegiatan.
Padahal, dokumen bestek merupakan salah satu dasar penting untuk mengetahui spesifikasi teknis, ukuran, volume pekerjaan, jenis material, serta standar kualitas pembangunan.
Karena itu, pihak terkait perlu memberikan penjelasan mengenai keberadaan dokumen tersebut sekaligus membuka informasi yang dapat diakses publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai persoalan administrasi dan dokumentasi justru menghambat masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pembangunan di wilayah mereka.
PAPAN INFORMASI PROYEK TERKESAN TERSEMBUNYI DI BALIK POHON PISANG
Temuan lain yang menjadi sorotan adalah lokasi pemasangan papan informasi kegiatan.
Berdasarkan dokumentasi awak media di lapangan, papan informasi pembangunan dam parit tersebut ditemukan berada di sekitar pepohonan pisang, bukan pada lokasi yang mudah terlihat oleh masyarakat.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan pihak pelaksana dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat.
Papan informasi proyek semestinya ditempatkan pada posisi yang strategis, mudah terlihat, dan dapat dibaca oleh warga agar informasi mengenai kegiatan, sumber dana, serta nilai anggaran dapat diketahui secara terbuka.
Pemasangan papan informasi jangan hanya dipandang sebagai formalitas administratif. Keberadaannya memiliki fungsi penting sebagai sarana transparansi dan pengawasan publik.
ANGGARAN DISEBUT SEKITAR Rp80 JUTA, PAPAN PROYEK TERCANTUM Rp120 JUTA: ADA SELISIH Rp40 JUTA YANG PERLU DIJELASKAN
Hal yang paling menyita perhatian adalah perbedaan informasi mengenai nilai anggaran pembangunan dam parit tersebut.
Menurut informasi yang diperoleh awak media, dalam rapat masyarakat desa bersama PPL Pertanian, P. Boru Purba, dan Ketua Gapoktan di Balai Desa Sei Rakyat, pernah disampaikan bahwa anggaran pembangunan dam parit diperkirakan sekitar Rp80 juta.
Namun, berdasarkan papan informasi kegiatan yang ditemukan di lapangan, tercantum nilai anggaran sebesar Rp120.000.000, dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2026.
Jika kedua angka tersebut merujuk pada kegiatan yang sama dan memiliki dasar perhitungan yang sebanding, terdapat selisih sekitar Rp40 juta yang membutuhkan penjelasan.
Lantas, berapa sebenarnya nilai anggaran kegiatan tersebut?
Apakah angka sekitar Rp80 juta merupakan perkiraan awal, nilai pelaksanaan pekerjaan, atau terdapat komponen pembiayaan lain yang membuat nilai pada papan informasi mencapai Rp120 juta?
Hingga kini, pertanyaan tersebut membutuhkan klarifikasi resmi dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan.
Perlu ditegaskan bahwa perbedaan informasi tersebut bukan dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan anggaran. Namun, transparansi mengenai nilai kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta realisasi penggunaan dana merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan untuk pembangunan di wilayah mereka.
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INSTANSI PENGAWAS DIMINTA LAKUKAN KLARIFIKASI DAN PEMERIKSAAN
Mengingat kegiatan tersebut mencantumkan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2026 dan disebut berkaitan dengan program Kementerian Pertanian melalui Direktorat Lahan dan Irigasi Pertanian, pihak terkait diharapkan segera memberikan perhatian dan penjelasan.
Pers 24 Today meminta instansi berwenang melakukan klarifikasi serta pemeriksaan terhadap sejumlah hal berikut:
1. Dasar dan mekanisme penunjukan F. Sihombing bersama rekan-rekannya sebagai pelaksana pekerjaan.
2. Mekanisme pelaksanaan kegiatan serta keterlibatan Kelompok Tani Pasar Baru (UPKK Pasar Baru).
3. Keberadaan dokumen bestek dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
4. Kesesuaian nilai anggaran Rp120 juta pada papan informasi dengan keterangan sekitar Rp80 juta yang disebut pernah disampaikan dalam rapat.
5. Kesesuaian volume, ukuran, mutu material, dan hasil pekerjaan dengan dokumen perencanaan.
6. Keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi pelanggaran, instansi pengawas maupun aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
UANG NEGARA BUKAN RAHASIA, TRANSPARANSI HARUS MENJADI KEWAJIBAN
Pembangunan dam parit pada dasarnya merupakan program yang bertujuan mendukung kebutuhan petani dalam pengelolaan air pertanian serta menghadapi dampak anomali iklim.
Namun, program yang baik harus disertai tata kelola yang baik pula.
Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penerima hasil pembangunan, tetapi tidak memperoleh penjelasan memadai mengenai proses penunjukan pelaksana, dokumen teknis, besaran anggaran, hingga pertanggungjawaban pekerjaan.
Ketika mekanisme penunjukan pelaksana belum terjelaskan, dokumen bestek saling ditunjuk keberadaannya, papan informasi sulit terlihat, serta muncul perbedaan informasi mengenai nilai anggaran, maka sudah sewajarnya persoalan tersebut mendapatkan klarifikasi.
Penggunaan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan ancaman bagi pelaksana kegiatan, melainkan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pers 24 Today menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pelaksanaan tugas pers dalam mengawal kepentingan publik.
Awak media membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada Ketua Gapoktan R. Manurung, pengurus A. Manurung dan M. Sinaga, F. Sihombing beserta rekan-rekannya, PPL Pertanian P. Boru Purba, serta instansi pemerintah terkait.
Apabila terdapat penjelasan, dokumen pendukung, maupun bantahan dari pihak-pihak yang disebutkan, redaksi siap memuatnya secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.
Sebab, masyarakat Desa Sei Rakyat tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga kejelasan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban atas setiap rupiah anggaran negara yang digunakan.
