Jakarta Detikkriminal.id – 6 Mei 2026, Konsorsium Aktivis Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk tekanan publik atas lambannya penanganan dugaan kasus korupsi yang menyeret nama Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur.
Koordinator Lapangan, Akbar Rasyid, menegaskan bahwa publik berhak mendapatkan kepastian hukum atas sejumlah perkara yang telah lama menjadi perhatian, di antaranya dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Tahun Anggaran 2022, serta proyek rehabilitasi Dermaga Labuhan Haji yang saat ini tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Menurutnya, lambannya perkembangan penanganan perkara tersebut menimbulkan kesan adanya ketidaktegasan dalam penegakan hukum, khususnya ketika dugaan melibatkan pejabat tinggi daerah.
“Penegakan hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. KPK harus membuktikan komitmennya sebagai lembaga independen yang berani menindak siapa pun tanpa pengecualian,” tegas Akbar.
Ia menambahkan, situasi ini berpotensi menggerus kepercayaan publik apabila tidak segera direspons secara transparan dan akuntabel oleh aparat penegak hukum.
Konsorsium Aktivis NTB menilai bahwa seluruh pihak yang namanya disebut dalam proses hukum harus segera diklarifikasi dan diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna memastikan tidak ada ruang bagi praktik impunitas dalam penegakan hukum di Indonesia.
“Aparat penegak hukum, khususnya KPK, tidak boleh bersikap pasif. Setiap indikasi dan fakta hukum yang berkembang harus ditindaklanjuti secara serius, terbuka, dan profesional,” lanjutnya.
Aksi ini merupakan bagian dari kontrol publik yang sah dalam negara demokrasi. Konsorsium Aktivis NTB menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penegakan hukum hingga berjalan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Mereka juga memastikan akan terus menyuarakan tuntutan ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga integritas pemerintahan dan supremasi hukum di Indonesia.
𝐴𝐹
